Pemerintahan

Tolak Hasil Ijtima Ulama IV, Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Islam

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi salah satu usulan Ijitma Ulama IV soal mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Moeldoko menolak usulan tersebut, dikarenakan dirinya menganggap bahwa Indonesia bukanlah negara Islam sehingga ideologi yang diterapkan tetap Pancasila.

“Begini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini negara… sudah jelas ideologinya, ideologi lain nggak bisa dikembangkan di sini. Sepanjang itu berlawanan dengan ideologi Pancasila, ya harus dilawan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Baca Juga: Ijtima Ulama IV Ingin Indonesia Jadi Negara Syariah

Moeldoko juga menekankan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan ijtimak ulama. Menurutnya, sudah ada aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, undang-undang, dan aturan lainnya yang harus dijalankan.

“Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtimak. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada Konstitusi, UUD 45, ada UU, ada Perpres, ya sudah ikuti, apalagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ijtimak Ulama IV menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Wacana mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila merupakan salah satu dari delapan poin rekomendasi Ijtimak Ulama IV. NKRI syariah sesuai Pancasila Itu ada di poin rekomendasi nomor 3.6.

Baca Juga: Hasil Ijtimak Ulama, Desak KPU-Bawaslu Diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01

“Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara,” demikian bunyi poin rekomendasi itu.

Lalu apa saja poin-poin rekomendasi Ijtima Ulama IV tersebut? Berikut poin-poinnya:

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan

-3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun, oleh siapapun sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama, dan tertuang dalam MPRS Nomor 1 tahun 1995 juncto UU Nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a

-3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme, dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS Nomor 28 Tahun 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 juncto KUHP Pasal 1,107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

Baca Juga: Masih Bilang Pilpres Curang, Habib Rizieq: Kemenangan Umat Dirampas secara Zalim

-3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme, dan liberalisme, di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi, tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

-3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019, yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu, tanpa otopsi dan lebih dari 11 ribu petugas pemilu, yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 di antaranya adalah anak-anak.

-3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam serta stop kriminalisasi ulama, maupun persekusi, dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini, dari segala tuntutan, serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

-3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya ijtimak ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah, antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis, dan terencana, sebagai upaya melahirkan generasi islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial, tentang perempuan anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama, dan budaya. Hasbunallah nimal wakil, nimal maula wanimal nasir.

 

Loading...