Pemerintahan

Sempat Menolak, Ini Kata Ahok Soal Pemindahan Ibu Kota Negara

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mau berkomentar banyak terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta. Dia berdalih kebijakan itu dipegang oleh pemerintah pusat.

“Enggak tahu. Itu (pemindahan ibu kota) wilayah (pemerintah) pusat ya,” kata Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Meski begitu, Ahok terlihat tidak terkejut dengan rencana pemindahan ibu kota. Mengingat rencana ini bukan baru saja dibahas. Melainkan sejak puluhan tahun lalu sudah tersiar niatnya.

“Saya kira itu (pemindahan ibu kota) keputusan lama sebetulnya,” ujarnya.

Baca Juga: Disoraki, Anies Tak Jadi Pergi saat Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru

Ternyata, suami Puput Nastiti Devi ini pernah menolak rencana tersebut. Penolakan itu terjadi saat masih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2013.

Penegasan penolakan Ahok itu viral dalam video pendek saat talk show di salah satu televisi swasta dalam acara “Warga Bertanya, Jokowi-Ahok Menjawab”. Video berdurasi 2.14 menit itu, pembawa acara bertanya kepada Ahok soal rencana pemindahan ibu kota yang saat itu diwacanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ahok menjawab pertanyaan warga Jakarta, yang bertanya apakah Jakarta perlu pindah ke tempat lain, atau apakah setuju Jakarta dipindahkan.

“Kalau (menurut) saya, rakyat kita masih susah, untuk apa menghabiskan ratusan triliun hanya mengatasi macet, gara-gara di sini macet, lalu ibu kota pindah. Jadi, bukan karena ada masalah, (lalu) lari dari malasah,” kata Ahok saat itu.

Baca Juga: Amien Rais ke Jokowi: Tunda Pindah Ibu Kota, Bereskan Masalah Papua

Dia mengatakan untuk mengatasi masalah macet di Jakarta cukup dengan membangun transportasi massal.

“Bikin satu loop line Ketera Api sekitar Rp 30 triliun. Lebih baik loop line KA langsung menyenggol Tengerang, Bogor, Bekasi. Itu jauh lebih cepat dan realistis,” terang Ahok.

“Kalau di sini macet, diatasin dong macetnya di mana, bukan bikin proyek ratusan triliun (ibukota baru), itu satu masalah baru,” tambahnya.

Lalu, lanjut Ahok, sistem Electronic Road Pricing (ERP) harus diterapkan. Di mana, per mobil yang melintas di jalan utama ibukota, membayar Rp 50 ribu.

Selain mengurangi kendaraan pribadi, uang ini menjadi tambahan pendapatan daerah.

“Ada mobil lewat bayar Rp 50 ribu, 1 juta mobil lewat selama 20 hari, sudah Rp 1 triliun, selama 12 bulan sebanyak Rp 12 triliun,” tutupnya.

Baca Juga: Resmi! Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru. Yakni di Kalimantan Timur. Pengumuman itu disampaikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

“Lokasi paling ideal adalah di bagian Kabupatan Paser Utara dan sebagaian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan, keputusan itu dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan.

Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Loading...