Legislatif

Ribut Pin Emas DPRD DKI Senilai Rp 1 M, Fadli Zon Mengaku Pakai Pin KW

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ramadhan Rizki Saputra)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengomentari polemik pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 yang menelan anggaran hingga Rp 1,3 miliar. Fadli mengatakan, anggota dewan di level pusat tidak menggunakan pin emas seperti DPRD DKI Jakarta.

“Ini bukan pin emas, ini KW (bukan emas asli), KW 2 atau KW 3. Soalnya sering hilang,” kata Fadli sambil tertawa sambil menunjukkan pin yang dipakainya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga: Fadli Zon: Jonggol Lebih Layak Jadi Ibu Kota Indonesia

Fadli menuturkan, pin yang dipakai anggota DPR RI bukanlah permintaan para legislator. Pihak Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah mengaturnya.

“Jadi itu sudah given, program Setjen, kita enggak tahu menahu,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pin yang digunakan legislator di DPR RI harganya tidak semahal pin emas DPRD DKI.

“Ini mah bukan emas, KW ini, kalau enggak salah Rp 200 ribu,” kata Fadli.

Fadli mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota dewan bisa dilihat dari berbagai sisi penting dan tidaknya. Namun, menurutnya, pin emas bisa menjadi kenang-kenangan bagi anggota dewan.

Baca Juga: Dahnil Anzar: Bang Fadli Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi

“Ya itu kan sebagai sebuah, mungkin kenang-kenangan atau semacam itu. Bisa penting bisa nggak, tergantunglah. Jadi menurut saya yang kecil-kecil gitunggak terlalu, saya kira, bisa dibicarakanlah,” ucapnya.

Polemik Pin Emas

Pin emas DPRD DKI yang menjadi polemik berawal dari penolakan legislator terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka mengkritik anggaran untuk sebuah pin emas yang nilai anggarannya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Baca Juga: Fadli Zon Mengaku Siap Jika Diberikan Mandat Kembali Pimpin DPR

Delapan kader PSI yang berhasil lolos menjadib anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 menolak pin emas tersebut. Mereka menyarankan anggaran pengadaan pin emas diarahkan untuk hal yang lebih produktif.

Polemik pengadaan pin emas juga berawal saat sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

Loading...