Pemerintahan

Resmi! Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi memilih provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca Juga: Amien Rais ke Jokowi: Tunda Pindah Ibu Kota, Bereskan Masalah Papua

Dalam menyampaikan lokasi ibu kota baru, Jokowi turut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Bojonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, Jokowi sudah memastikan ibu kota negara akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan saat membuka Rapat Terbatas tentang Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, awal bulan ini.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut lokasi ibu kota telah mengerucut ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Pilihannya antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jokowi sendiri sudah meninjau lokasi calon ibu kota baru beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Rocky Gerung: Buat Apa Ibu Kota Baru? Memerintah Bisa Dari Smartphone

Jokowi telah meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci.

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga memerintahkan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini.

Jokowi juga meminta jajarannya untuk mempelajari pengalaman pemindahan ibu kota negara lain, terutama terkait faktor-faktor yang bisa menjadi hambatan, sehingga bisa mengantisipasi sedini mungkin.

Baca Juga: Fadli Zon: Jonggol Lebih Layak Jadi Ibu Kota Indonesia

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan APBN yang bersumber dari penerimaan pajak untuk menutup kebutuhan pemindahan ibu kota.

Berdasarkan data Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp486 triliun.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru. Menurut dia, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil juga menyebutkan, lahan seluas 3.000 hektare disiapkan dalam pembangunan ibu kota tahap pertama. Area tersebut mencakup bangunan perkantoran pemerintah. Kawasan inti yang dibangun pertama kali, seperti kantor presiden, gedung kementerian dan lembaga, serta gedung DPR/MPR.

Loading...