Pemerintahan

Prabowo Klaim Rencana Pemindahan Ibu Kota Perjuangan Gerindra Sejak 2014

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Antara Foto/Nyoman Budhiana)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan perjuangan partainya sejak lama. Dia menyebut itu sudah menjadi agenda Gerindra sejak 2014 lalu. Namun pemindahan tersebut perlu penelitian yang baik.

“Perpindahan ibu kota itu sudah perjuangan Gerindra lama, dari 2014 kita sudah berjuang untuk pemindahan ibu kota,” kata Prabowo seusai upacara peringatan HUT RI di kantor DPP Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Baca Juga: Fadli Zon: Jonggol Lebih Layak Jadi Ibu Kota Indonesia

Meski demikian bukan berarti partainya akan mulus-mulus saja terhadap rencana pemerintah itu. Sebab, pemindahan ibu kota itu bukanlah perkara gampang.

Menurutnya, perlu pengkajian yang matang serta biaya besar untuk mempersiapkan sebuah daerah menjadi ibu kota negara.

“Tentu pindah ibu kota perlu penelitian yang baik, tempat di mana, bisa diterima semua pihak dan biaya juga tidak ringan. Cari yang terbaiklah, harus dicari,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Sandiaga Sebut Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi Bukan Prioritas

Mengenai Pulau Kalimantan yang merupakan lokasi ibu kota negara yang baru, Prabowo tidak mau menanggapi panjang lebar. Eks capres itu hanya mengatakan bahwa pemerintah harus mencari tempat yang terbaik.

“Ya dicari yang terbaik lah, harus dicari pakar-pakar, cari-cari konsesus yang terbaik,” ujar Prabowo singkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota negara bukanlah sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang akan hidup selamanya. Dirgahayu RI. Dirgahayu Pancasila. Merdeka,” ucap Jokowi.

Selain itu, dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).” ujar Jokowi.

Anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah menambahkan, pemindahan Ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan itu dinilai bukan lagi sekedar wacana.

Sebab, rencana itu sudah diumumkan secara resmi dalam sebuah pidato kenegaraan.

“Presiden berani lemparkan itu di paripurna MPR, itu sudah luar biasa, bukan wacana lagi,” ujar dia.

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah diminta mengajukan RUU mengenai pemindahan ibu kota berikut rincian terkait anggarannya kepada dewan.

Baca Juga: Secara Terbuka, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengkritik rencana Jokowi tersebut. Menurut Fadli, kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum terlalu detail.

Fahri mengatakan Jakarta sudah didesain Presiden pertama RI, Sukarno untuk dijadikan ibu kota negara. Menurutnya, Jakarta memiliki warisan penting bagi sejarah bangsa yang tak bisa ditinggalkan begitu saja.

Di satu sisi, secara terpisah, Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau Oso setuju jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke salah satu daerah di Pulau Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota bisa melunturkan kesenjangan ekonomi.

“Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan,” kata OSO yang terpilih sebagai Anggota DPD dari Kalimantan Barat ini.

Loading...