Pemilu, Pilpres

Ijtima Ulama IV Ingin Indonesia Jadi Negara Syariah

Ijtimak Ulama IV (Zunita/detikcom)

Sejumlah ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (5/8/2019).

Pertemuan itu membahas berbagai isu. Di antaranya mengenai pemulangan Habib Rizieq ke Indonesia, dugaan kecurangan Pilpres 2019, hingga ideologi negara.

Baca Juga: Hasil Ijtimak Ulama III, Desak KPU-Bawaslu Diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01

Ijtima Ulama IV kemudian menghasilkan delapan butir kesepakatan, salah satunya berbunyi, “Mewujudkan NKRI yang syariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi.”

Menurut Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, butir-butir kesepakatan itu adalah hasil pertimbangan ulama yang berpedoman pada ayat Al-Quran dan hadis riwayat Nabi Muhammad. Dari situ, Ijtima Ulama IV pun memutuskan:

Baca Juga: Ijtima Ulama III Akan Digelar Bahas Kecurangan Pilpres 2019

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan

-3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun, oleh siapapun sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama, dan tertuang dalam MPRS Nomor 1 tahun 1995 juncto UU Nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a

-3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme, dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS Nomor 28 Tahun 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 juncto KUHP Pasal 1,107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

-3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme, dan liberalisme, di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi, tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

-3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019, yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu, tanpa otopsi dan lebih dari 11 ribu petugas pemilu, yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 di antaranya adalah anak-anak.

-3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam serta stop kriminalisasi ulama, maupun persekusi, dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini, dari segala tuntutan, serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

-3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya ijtimak ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah, antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis, dan terencana, sebagai upaya melahirkan generasi islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial, tentang perempuan anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama, dan budaya. Hasbunallah nimal wakil, nimal maula wanimal nasir.

Baca Juga: Masih Bilang Pilpres Curang, Habib Rizieq: Kemenangan Umat Dirampas secara Zalim

Jihad Konstitusional

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak mengklaim akan memperjuangkan aspirasi Ijtima Ulama IV sesuai hukum yang berlaku.

“Memperhatikan pandangan saran dan masukan peserta Ijtima Ulama IV, bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui jalur jihad konstitusional,” kata Yusuf, Senin (5/8/2019). 

 

PBNU: Pancasila Sudah Final

Di kesempatan terpisah, ulama sekaligus Ketua Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan pandangan berbeda dengan hasil ijtima tersebut.

Ia menilai, Pancasila adalah ideologi final untuk Indonesia. “Sejak dulu, ya, NU selalu bersama TNI, menjaga dan mengawal negara Indonesia, dan ideologi Pancasila sendiri sudah final,” kata Said Aqil di Kantor PBNU, Senin (5/8/2019).

“Bersama dengan TNI, Polri dan semua komponen untuk menjaga keutuhan bangsa. Tidak hanya dengan senjata, atau uang dan ekonomi, tapi juga dengan budaya, sehingga bangsa ini bisa menghadapi tantangan-tantangan besar di depannya,” tambahnya.

Loading...