Pemerintahan

Ibu Kota Pindah, Anies Akan Sulap Gedung Kosong Jadi Taman

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menyulap gedung-gedung bekas pemerintahan menjadi taman. Langkah itu diterapkan setelah ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai pemindahan ibu kota negara akan membuat gedung-gedung bekas perkantoran terbengkalai. Dia ingin memanfaatkan situasi itu dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) demi kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Disoraki, Anies Tak Jadi Pergi saat Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru

“Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau, itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis, kan bagus taman-taman tempat strategis,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sejumlah gedung pemerintahan tidak hanya menjadi RTH. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menggunakan infrastruktur itu bisa kembali menjadi kantor untuk menunjang perekonomian Indonesia.

“Bisa juga sebagian jadi kantor. Kalau jadi kantor artinya ada kegiatan konstruksi, kalau ada kegiatan konstruksi artinya ada pergerakan ekonomi. Lebih banyak lagi yang bekerja. Jadi mudah-mudahan lahan-lahan yang tidak dipakai nantinya bisa dipakai untuk RTH taman-taman di pusat-pusat kota,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Klaim Rencana Pemindahan Ibu Kota Perjuangan Gerindra Sejak 2014

Meski ibu kota negara pindah, Anies menegaskan Pemprov DKI akan tetap melancarkan berbagai pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, dan bisnis.

“Jadi kita di Jakarta apa pun keputusan (soal) ibu kota, pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian insyaallah jalan terus, ada pariwisata, bisnis tetap jalan, dan Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global jadi pusatnya ke sini,” ucapnya.

Kendati demikian, Anies ragu jika perpindahan ibu kota akan berdampak terhadap kemacetan. Ia menyebutkan pemerintah sejatinya tidak berkontribusi besar dalam hal kemacetan lantaran ada dua sumber kemacetan di jakarta yakni transportasi rumah tangga dan transportasi keluarga atau bisnis.

“Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga,” terangnya.

Ia berkomitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkatkan kualitas transportasi umum. Sehingga, pengguna transportasi pribadi beralih ke transportasi publik.

Baca Juga: Sandiaga Sebut Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi Bukan Prioritas

Meski tidak secara instan, Anies meyakini para pengguna transportasi pribadi akan beralih ke transportasi publik seiring dengan tingkat kenyamanan.

“Tetap kita harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.

“Kedua kondisi di tengah-tengah Indonesia,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Loading...