Pemerintahan

Habib Rizieq: Daripada Papua Lepas dari NKRI, Lebih Baik Jokowi Lepas Jabatan

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ikut merespons soal kondisi di Papua yang masih mencekam karena kerusuhan akibat isu rasisme.

Ia menegaskan, ketimbang Papua memisahkan diri dari Indonesia, lebih baik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meninggalkan jabatannya.

Baca Juga: PA 212 Minta Jokowi Pulangkan dan Hentikan Kasus Habib Rizieq

Rizieq mengatakan kalau Papua tidak boleh sampai memisahkan diri dari NKRI. Hal tersebut disampaikannya lantaran nantinya keinginan dari pihak asing akan terpenuhi.

“Papua tidak boleh lepas dari NKRI karena itu yang diinginkan pemerintahan asing,” kata Rizieq melalui Kadiv Humas PA 212 Damai Hari Lubis, dilansir Suara, Jumat (30/8/2019).

Lanjutnya, Rizieq mengatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang presiden atas terjadinya kerusuhan di Papua yang hingga kini masih terjadi.

“Daripada lepas Papua, maka lebih bagus dan ideal Presiden Jokowi yang lepas jabatannya, sebagai pertanggung jawabannya atas kekacauan di Papua yang sedang terjadi,” katanya.

Baca Juga: Amien Rais ke Jokowi: Tunda Pindah Ibu Kota, Bereskan Masalah Papua

Sambungnya, “Biarlah rakyat RI mendapatkan penggantinya (Presiden RI) sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku di negara ini.” tukasnya.

Situasi di Jayapura, Papua mencekam usai demonstrasi yang digelar Kamis (29/8/2019). Aksi protes massa menolak rasisme berujung rusuh. Akibat kerusuhan itu aktivitas masyarakat Jayapura lumpuh.

Pertokoan dan perkantoran tutup sejak pukul 12.30 WIT. termasuk Mal Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura. Situasi mencekam muncul ketika para demonstran merusak beberapa kaca pertokoan dan hotel dengan menggunakan ketapel.

Sejumlah pusat perbelanjaan di Distrik Abepura memilih tutup. Saga dan Mega Abepura tutup, Kantor Distrik Abepura dan BPS Kota Jayapura serta Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua juga tutup. Begitu juga, sejumlah kafe dan hotel.

Baca Juga: Sindir Jokowi Soal Papua, Fahri Hamzah: Kuping Bapak Seperti Disumbat Tisu Basah

Untuk saat ini, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua tetap tenang dan tidak bertindak anarkistis. Sebab, tindakan anarkistis tak tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

“Kita semuanya akan rugi apabila ada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, fasilitas-fasilitas masyarakat yang kita bangun bersama jadi rusak atau dirusak,” kata Jokowi.

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa pun yang melanggar hukum. Hal tersebut tak hanya berlaku untuk mereka yang bersikap anarkistis, namun juga para pelaku rasialisme terkait Papua.

“Ambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis,” tegas Jokowi.

Baca Juga: Papua Rusuh, Jokowi Bakal Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan pemerintah terus berkomitmen memajukan Papua.

“Baik di bidang fisik maupun SDM agar kita semuanya, utamanya, khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera,” ujar Jokowi.

Loading...