Pemerintahan

Fadli Zon: Jonggol Lebih Layak Jadi Ibu Kota Indonesia

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, sebaiknya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan Jonggol memiliki infrastruktur yang menunjang dan dekat dengan ibu kota lama.

Fadli mengatakan, Jonggol juga telah direncanakan mantan Presiden Soeharto sebagai ibu Kota negara pengganti Jakarta. Dengan demikian, tidak ada salahnya Presiden Jokowi mewujudkan rencana Presiden kedua RI tersebut.

Baca Juga: Secara Terbuka, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

“Jadi ini bukan gagasan baru, ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto sudah menggagas waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor timur di Jonggol dan sekitarnya, yang saya kira itu jauh lebih memungkinkan secara infrastruktur dan sebagainya,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Fadli, jika pemindahan dilakukan ke wilayah yang tidak memiliki infrastruktur penunjang maka pemerintah harus memulai dari nol. Tentu hal itu membutuhkan biaya besar dan memberatkan keuangan negara.

“Berangkat dari nol berangkat dari mana anggarannya, ini yang harus dikaji,” kata Fadli.

Baca Juga: Sandiaga Sebut Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi Bukan Prioritas

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota tidak masalah jika kondisi perekonomian sedang membaik dari segala sisi. Namun, dia menilai saat ini Indonesia masuh memiliki PR besar di bidang ekonomi.

Indonesia masih dihantui perang dagang, fluktuasi ekonomi, daya beli yang lemah dan tingginya angka kemiskinan. Atas dasar itu, Fadli menyebut pemindahan ibu kota belum menjadi prioritas.

Menurut dia, prioritas utama seharusnya memberi lapangan kerja yang cukup dan meningkatkan pertumbuhan yang baik. Kalau pun diperlukan pemindahan ibu kota, harusnya direncanakan dengan baik, lebih detail, dan matang.

Baca Juga: Fadli Zon Soal Pemindahan Ibu Kota: Omong Kosong Presiden Jokowi!

“Lebih terencana melalui kajian-kajian yang melibatkan semua unsur, stakeholder terutama kalangan ahli, intelektual perguruan tinggi, tokoh masyarakat,” lanjut Fadli.

Fadli juga juga menyinggung informasi terkait penjualan aset negara untuk memodali pemindahan ibu kota. Menurut dia, hal itu tidak sesuai dengan kedaulatan negara yang sedang dibangun.

“Aset negara mana yg mau dijual? Pulau kita, tanah kita? apa kita? Kan kita punya prinsip kedaulatan yang sangat solid mengenai kekayaan alam kita, tanah kita, aset-aset yang harus dimiliki oleh kita,” ucap Fadli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada para anggota dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: Rizal Ramli: Rakyat Tidak Butuh Ibu Kota Baru, Tapi Presiden Baru

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi,” ujar Jokowi.

“Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tambah Jokowi.

 

Loading...