Pemilu, Pilpres

Selain Link Berita, Tim Prabowo-Sandi Juga Sodorkan Akun Twitter dan IG untuk Bukti

Tim hukum BPN
Tim hukum BPN laporkan gugatan kecurangan pemilu ke MK. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah bukti disodorkan tim BPN, dari link berita online hingga akun Twitter dan Instagram.

“Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma’rif Amin,” demikian tertulis dalam gugatan di Halaman 18.

Baca: Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Prabowo-Sandi Masih Gunakan Link Berita sebagai Bukti

Akun Twitter yang disodorkan tim hukum BPN adalah @Opposite6890. Akun tersebut mengunggah beberapa video narasi ‘polisi tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes’.

“Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama ‘Alumni Sambhar’ yang beralamat di Mabes Polri,” ujarnya.

Selain akun Twitter @Opposite6890, tim hukum yang diketuai Bambang Widjodjanto itu juga menyodorkan akun Instagram @AlumniShambar. Menurut tim hukum BPN, akun tersebut hanya memfollow satu akun, yakni akun Instagram mililk Presiden Joko Widodo.

“Sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi terang. Selain itu, aplikasi APK Sambhar menggunakan alamat IP mililk Polri di mana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer Polri di perangkat android masing-masing,” katanya.

Baca juga: 7 Tuntutan Tim Hukum BPN ke MK: Jadikan Prabowo-Sandi Presiden atau Pemilu Ulang!

Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 suara. Sementara jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Dengan demikian selisih suara sebanyak 16.957.123.

Namun pasangan Prabowo-Sandi tidak terima dengan keputusan tersebut dan menggugat ke MK. Mereka menuding ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Untuk membuktikannya, tim hukum BPN menyertakan puluhan bukti, yang setengahnya adalah link berita media online.

Link berita yang disodorkan tim hukum BPN di antaranya:

1. Bukti P-12

Bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa

2. Bukti P-31

Bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul ‘Pose Dua Jadi di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara

3. Bukti P-14

Bukti link berita 6 November 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu

4. Bukti P-15

Bukti link berita 11 Desember 2018 dengan judul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga

5. Bukti P-16

Bukti link berita 12 Maret 2019 dengan judul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi

6. Bukti P-17

Bukti link berita 13 Januari 2019 dengan judul ‘Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

7. Bukti P-18

Bukti link berita 10 Januari 2019 dengan judul ‘Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi

8. Bukti P-19

Bukti link berita 12 September 2018 dengan judul ‘15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma’rug di Pilpres 2019

9. Bukti P-20

Bukti link berita 9 April 2019 dengan judul ‘12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi

10. Bukti P-21

Bukti link berita dengan judul ‘6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

11. Bukti P-22

Bukti link berita dengan judul ‘Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar

12. Bukti P-24

Bukti link berita 10 April 2019 dengan judul ‘Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa

13. Bukti P-25

Bukti link berita 2 Agustus 2018 dengan judul ‘Pameran Mobil Jadi Kampanya Tagar #Jokowi2Periode

Selain contoh di atas, masih banyak bukti-bukti pemberitaan lainnya.

“Semua fakta ini menunjukan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU,” kata Tim Hukum Prabowo.

Loading...