Hukum

Moeldoko: Tak Ada Maaf Bagi Pria yang Ancam Penggal Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Hermawan Susanto (HS) ditangkap polisi atas aksinya mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan, tidak ada maaf dalam kasus ini.

Moeldoko mengatakan, dari sisi etika, Presiden sebagai simbol negara tidak semestinya dihina apalagi sampai diancam akan dibunuh.

“Janganlah memperlakukan seorang presiden, simbol negara, ini semena-mena. Sembarangan seperti itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

“Tapi yang saya lihat adalah dari sisi etika, dari sisi pelanggaran-pelanggaran hukum supaya dipahami dengan baik, bahwa itu tidak pantas. Sebagai warga negara yang punya etika janganlah melakukan atau memperlakukan kepala negara sebagai simbol negara seperti itu,” ujarnya.

Baca juga: Pria yang Ancam Penggal Jokowi Mengaku Khilaf

Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main mengusut kasus ini. Kewaspadaan dan pengamanan terhadap presiden akan ditingkatkan. Namun yang paling penting dari kasus ini adalah agar bisa jadi pelajaran bagi semua pihak.

Menurut Moeldoko ada fenomena yang berkembang belakangan. Seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian setelah ditindak polisi, kemudian meminta maaf. Namun, dalam kasus Hermawan Susanto ini, Moeldoko mengatakan, tidak akan ada maaf dan proses hukum agar ada efek jera ke depan bagi siapapun.

“Jangan lagi juga fenomena yang berkembang sekarang ini. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa yang begini nih. Saya sudah sampaikan ke Kapolri jangan lagi ada maaf. Tindak saja. Itu nanti diberi maaf makin nggak tertib negara ini,” ujarnya.

“Agar tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata kramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Kalau ini dibiarkan nanti negara ini menjadi chaos, negara ini menjadi anarkis, negara ini menjadi tidak tertib. Negara ini harus tetap tertib, nggak boleh sembarangan,” lanjut Moeldoko.

Hermawan Susanto dijerat dengan pasal makar di KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun.

Baca juga: Perempuan yang Rekam Video Ancam Penggal Jokowi Juga Dipolisikan

Loading...