Hukum

Kivlan Zen Dicegat di Bandara Saat Hendak ke Luar Negeri

Kivlan Zen
Kivlan Zen. (Foto: Antara)

Polisi mencegah Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen saat hendak ke luar negeri, Jumat (10/5/2019) malam. Komisaris Besar Asep Adi Saputra selaku Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri menerangkan, pihaknya telah mengeluarkan surat cegat terhadap Kivlan.

Menurut Asep, Kivlan dicegat saat akan pergi ke Brunei Darussalam melalui Batam.

“Betul, dicegah keluar negeri. Beliau (Kivlan) mau ke Brunei lewat Batam,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/5/2019) malam.

Baca juga: Gerindra: Kita Ajak Demokrat Koalisi karena Kasihan Saja Waktu Itu

Adapun surat cegah Kivlan terkait dengan pengembangan kasus dugaan makar atau berita bohong yang melibatkan dirinya.

Adanya surat pencgahan itu juga dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.

“(Surat dikirim) dari Mabes, kita gabungan,” kata Argo dikonfirmasi terpisah oleh CNNIndonesia.com.

Kivlan merupakan salah satu tokoh yang vokal mengkritik pemerintah. Belakangan mantan kepala staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) itu getol meneriakkan isu kecurangan pemilu 2019.

Sebelumnya, Kivlan pada Selasa (7/5/2019) dilaporkan ke ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh CNNIndonesia.com, diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin.

Selain Kivlan, pada hari yang sama aktivis Lieus Sungkharisma juga dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar ke Bareskrim Polri.

Laporan terhadap Lieus itu diterima dengan nomor laporan LP/B/0441/B/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam laporan itu, diketahui laporan terhadap Lieus dilakukan oleh Eman Soleman.

Dalam laporan tersebut, keduanya dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107. (dis/wis)

Loading...