Pemilu, Pilpres

Ketua DPR: Kalau Harus Diadakan Pemilu Ulang, Apakah caleg-caleg Juga Mau Mengulang?

Ketua DPR Bambang Soesatyo
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri). (Foto: Antara)

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara soal penolakan kubu Prabowo-Sandi terhadap penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Bambang, jika ada pihak yang tak mengakui hasil Pilpres 2019, maka hal itu juga akan berdampak pada pemilihan legislatif (Pileg).

“Konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui misalnya, maka itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Baca: Poyuono Serukan pada Para Pemilih Prabowo untuk Tak Akui Pemerintahan dan Tolak Bayar Pajak

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut, ada konsekuensi besar yang dipertaruhkan pihak yang tak menerima rekapitulasi suara Pilpres.

Sebab, kata Bamsoet, para anggota legislatif dari partai politik pengusung dua pasangan calon presiden sudah sangat maksimal berjuang memenangkan calonnya.

“Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu pun mengimbau seluruh pihak lebih dewasa dalam berpolitik. Jika memang ada kecurangan, Bamsoet menyarankan sebaiknya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa bukti-bukti.

“Jadi kalau hanya pembentukan opini, yang ada hanyalah menghasilkan kebisingan dan ketidaknyamanan masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga: Elite Demokrat: Prabowo Harus Jujur, Benarkah Punya Bukti Bahwa Dirinya Menang?

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini masih berproses di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan itu disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

“Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko.

Penolakan tersebut, menurut Djoko, karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

“Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal,” ujarnya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

“Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi,” pungkasnya.

Loading...