Pemilu, Pilpres

Hasil Ijtimak Ulama III, Desak KPU-Bawaslu Diskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres 01

Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak (dua dari kiri). (Foto: Antaranews/M Arief Iskandar)

Ijtimak Ulama III telah memutuskan kesimpulan terkait soal kecurangan di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Ada lima poin rekomendasi yang jadi kesimpulan dalam ijtimak ini.

“Kepengurusan ijtimak ulama dan tokoh nasional tentang sikap terhadap kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu 2019,” kata Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019).

Martak menjabarkan setidaknya ada lima rekomendasi dari Ijtimak ini. Salah satunya mendesak KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari Pilpres 2019.

Konferensi pers Ijtimak Ulama III di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019). (Foto: Zunita Amalia Putri/detikcom)

Berikut lima rekomendasi Ijtimak Ulama III:

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses pilpres 2019.

3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi pasangan calon capres-cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan, dan kejahatan, serta ketidakadilan, termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma’ruf naim mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Ditetapkan di Bogor 1 Mei 2019, 25 Sya’ban 1940 Hijriah, pimpinan sidang pleno Ijtimak Ulama III dan tokoh nasional Indonesia III tahun 2019,

KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie

Ustaz Yusuf Muhammad Martak

Ustaz Zaitul Rasmin

Ustaz Slamet Maarif

KH Sobri Lubis

Ustaz Bachtiar Nashir

Demikian keputusan Ijtimak III kami bacakan.

Loading...