Hukum, Pemilu, Pilpres

Gugat Pilpres 2019, Bambang Widjojanto Harap MK Tak Jadi Mahkamah Kalkulator

BPN laporkan gugatan kecurangan pemilu ke MK. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

kecurangan-kecurangan itu, kata BW, yang menyebabkan munculnya penilaian bahwa Pilpres kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

Dia pun berharap MK tidak menjadi mahkamah kalkulator.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif,” kata BW usai mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Baca juga: Bambang Widjojanto Pimpin Tim Hukum Prabowo ke MK

“Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” lanjutnya.

BW lantas memabandingkan dengan Pemilu yang digelar pada tahun 1955 silam. Menurutnya, itu adalah pemilu yang paling demokratis dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, permohonan pihaknya ini disebut menjadi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

“Permohonan ini jadi penting, bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk jadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini jadi penting untuk disimak,” kata BW.

Lebih lanjut, BW mengajak seluruh rakyat memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pilpres ini. BW juga berharap MK bisa memperlihatkan kejujuran dan keadilan.

“Semoga MK bisa menempatkan dirinya jadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus jadi watak dari kekuasaan dan bukan justru jadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ucapnya.

Tim hukum BPN Prabowo-Sandi tiba di Gedung MK untuk mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 sekira pukul 22.35 WIB. Mereka langsung masuk ke gedung.

Selain BW, tim Prabowo-Sandi yang hadir di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana. Namun tidak tampak Prabowo dan Sandiaga di antara rombongan.

Begitu tiba, mereka langsung diterima di meja di dalam MK.

Loading...