Pemilu, Pilpres

Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Prabowo-Sandi Masih Gunakan Link Berita sebagai Bukti

BPN laporkan gugatan kecurangan pemilu ke MK. (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Dalam hal pembuktian, Tim Hukum Prabowo-Sandi masih menyertakan banyak link berita online.

Berdasarkan berkas permohonan yang dilansir detikcom, Minggu (26/5/2019), Tim Hukum Prabowo-Sandi mencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 merupakan Pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu, menurut mereka, diukur dari penyalahgunaan APBN, Ketidaknetralan aparat, Penyalahgunaan Birokrasi, Pembatasan Media dan Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.

Oleh karena itu, mereka mengajukan sejumlah bukti link berita, di antaranya:

1. Bukti P-12

Bukti link berita 26 Maret 2019 dengan judul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa

2. Bukti P-31

Bukti link berita 7 Januari 2019 dengan judul ‘Pose Dua Jadi di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara

3. Bukti P-14

Bukti link berita 6 November 2018 dengan judul ‘Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu

4. Bukti P-15

Bukti link berita 11 Desember 2018 dengan judul ‘Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga

5. Bukti P-16

Bukti link berita 12 Maret 2019 dengan judul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi

6. Bukti P-17

Bukti link berita 13 Januari 2019 dengan judul ‘Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

7. Bukti P-18

Bukti link berita 10 Januari 2019 dengan judul ‘Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi

8. Bukti P-19

Bukti link berita 12 September 2018 dengan judul ‘15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma’rug di Pilpres 2019

9. Bukti P-20

Bukti link berita 9 April 2019 dengan judul ‘12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi

10. Bukti P-21

Bukti link berita dengan judul ‘6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma’ruf

11. Bukti P-22

Bukti link berita dengan judul ‘Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar

12. Bukti P-24

Bukti link berita 10 April 2019 dengan judul ‘Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa

13. Bukti P-25

Bukti link berita 2 Agustus 2018 dengan judul ‘Pameran Mobil Jadi Kampanya Tagar #Jokowi2Periode

Selain contoh di atas, masih banyak bukti-bukti pemberitaan lainnya.

“Semua fakta ini menunjukan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU,” kata Tim Hukum Prabowo.

Sebelumnya, Tim BPN Prabowo-Sandi juga sempat melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Bawaslu. Dalam hal itu, mereka juga melampirkan link berita sebagai bahan bukti. Alhasil, laporan tersebut ditolak Bawaslu.

“Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu RI, jalan MH Thamrin No 14, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Baca: Bukti Cuma Link Berita Online, Laporan BPN soal Kecurangan Pemilu Ditolak Bawaslu

Loading...