Hankam, Hukum

Eggi, Kivlan, dan Amien Rais Masuk “Radar” Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto

Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mulai bekerja mengkaji aktivitas dan ucapan 13 tokoh pasca digelarnya pemilu serentak 2019.

Anggota tim, Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa aktivitas dan ucapan 13 tokoh sudah mulai dibahas bersama pada Senin (13/5/2019).

“Benar hari ini sudah dibahas,” kata Romli kepada Tribunnews, Senin (13/5/2019).

Romli menyebut, beberapa tokoh yang aktivitas dan ucapannya sedang dikaji di antaranya Eggi Sudjana, Kivlan Zen, dan Amien Rais.

“Dari Eggi, Kivlan, Amien Rais, Habib,” sebut Romli.

Romli Atmasasmita

Romli Atmasasmita. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Romli yang juga merupakan Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan menjabarkan, tugas tim adalah mengkaji apakah aktivitas serta ucapan dari para tokoh tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.

Setelah itu, hasil dari kajian itu akan diteruskan kepada pihak kepolisian.

Kendati demikian, dia menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri urusan penegakan hukum yang sedang dilakukan polisi atau aparat penegak hukum lainnya.

“Tim hukum ini bukan untuk tim intervensi agar polisi mengambil langkah-langkah hukum. Tapi justru menjaga agar polisi bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, justru menjaga itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Pada Kamis (9/5/2019), Wiranto memimpin rapat yang dihadiri oleh pakar dalam Tim Asistensi Hukum Polhukam.

Agenda rapat tersebut untuk membahas koordinasi pelaksanaan tugas Tim Asistensi Polhukam dengan lembaga lain.

Turut hadir dalam rapat itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wakil Kepala Polri Komjen Ari Dono, serta Kepala Bareskrim Idham Aziz.

“Sudah dibahas semuanya tadi oleh pakar hukum yang kita kumpulkan untuk membantu menelaah menilai melakukan evaluasi apakah aksi yang meresahkan masyarakat itu masuk kategori yang mana, pasalnya berapa, mau diapakan,” kata Wiranto kepada wartawan usai rapat, Kamis (9/5/2019).

Wiranto mengatakan, Tim Asistensi Hukum Polhukam saat ini terdiri dari 22 pakar. Mereka terdiri dari pakar, staf Polhukam hingga anggota Polri.

Namun, lanjut dia, tak menutup kemungkinan jumlah pakar dalam tim itu akan bertambah lagi.

Berikut daftar anggota Tim Asistensi Hukum Polhukam berdasarkan data yang diberikan oleh staf Wiranto:

1. Prof. Muladi, Praktisi Hukum

2. Prof. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-undangan

3. Prof. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana

5. Prof. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

6. Prof. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur

7. Prof. Dr. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

8. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH

9. Prof. Dr. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

10. Dr. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara

11. Dr. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

12. Dr. Teguh Samudera, Praktisi Hukum

13. Dr. Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi

14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam

16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam

17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo

19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI

20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

21. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

22. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter

23. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam

24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam

Loading...