Pemilu, Pilpres

Berangnya Ngabalin Dengar Pernyataan Bambang Widjojanto Soal MK

Bambang Widjojanto dan Ngabalin
Bambang Widjojanto (kiri) (Foto: Poskota/ikbal), Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin (Foto: detikcom).

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mau memproses dengan jujur dan adil terkait gugatan hasil Pilpres 2019.

“Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

Menanggapi pernyataan tersebut, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, tak terima tuduhan soal rezim korup.

“Rezim korup itu apa? Kasih tunjuk dong siapa yang dia maksud. Jangan nuduh begitu dong,” kata Ngabalin seperti dilansir detikcom, Sabtu (25/5/2019).

Baca juga: Amien Rais Pesimis Gugatan Tim Prabowo-Sandi ke MK akan Mengubah Keadaan

Ngabalin heran karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diseret BW saat mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK. Ia menantang BW menunjukkan bukti konkret terkait rezim korup.

“Apa yang belum selesai dengan BW? Kalau jadi pengacara, jadi tim hukum, jalani saja, nggak usah banyak bacotnya. Jalani saja, bikin perjanjian dengan baik, berapa salary-nya untuk membela 02. Nggak usah menyerempet pemerintah,” kata Ngabalin .

“Urusan MK kok Jokowi jadi sasaran tembak? Malah kita tuntut harus tuntut lewat jalur hukum, jangan people power,” imbuhnya.

Sebelumnya, BW menyatakan bahwa MK harus memeriksa dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019. Kecurangan-kecurangan itu, kata BW, yang menyebabkan munculnya penilaian bahwa Pilpres kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

Dia pun berharap MK tidak menjadi mahkamah kalkulator.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif,” kata BW usai mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

“Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” lanjutnya.

BW lantas memabandingkan dengan Pemilu yang digelar pada tahun 1955 silam. Menurutnya, itu adalah pemilu yang paling demokratis dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, permohonan pihaknya ini disebut menjadi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

“Permohonan ini jadi penting, bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk jadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini jadi penting untuk disimak,” kata BW.

Lebih lanjut, BW mengajak seluruh rakyat memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pilpres ini. BW juga berharap MK bisa memperlihatkan kejujuran dan keadilan.

“Semoga MK bisa menempatkan dirinya jadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus jadi watak dari kekuasaan dan bukan justru jadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ucapnya.

Loading...