Pemilu, Pilpres

7 Tuntutan Tim Hukum BPN ke MK: Jadikan Prabowo-Sandi Presiden atau Pemilu Ulang!

Tim Hukum BPN
Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi saat melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitisi (MK). Ada 7 tuntutan yang mereka ajukan ke MK.

Berikut 7 tuntutan tersebut sebagaimana dirangkum dari berkas gugatan, Minggu (16/5/2019):

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemili secara terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2014.

atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

“Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” kata Tim Hukum BPN.

Baca: Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Prabowo-Sandi Masih Gunakan Link Berita sebagai Bukti

Tim Hukum BPN telah menyerahkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW), mengatakan bahwa MK harus memeriksa dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Kecurangan-kecurangan itu, menurut BW, telah menyebabkan munculnya penilaian bahwa Pilpres kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

Dia pun berharap MK tidak menjadi mahkamah kalkulator.

“MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif,” kata BW usai mengajukan permohonan gugatan hasil pilpres ke MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

“Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BW mengajak seluruh rakyat memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pilpres ini. BW juga berharap MK bisa memperlihatkan kejujuran dan keadilan.

“Semoga MK bisa menempatkan dirinya jadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus jadi watak dari kekuasaan dan bukan justru jadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” ucapnya.

Baca: Berangnya Ngabalin Dengar Pernyataan Bambang Widjojanto Soal MK

Selain BW, tim Prabowo-Sandi yang hadir di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana. Namun tidak tampak Prabowo dan Sandiaga di antara rombongan.

Diketahui, berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123.

Loading...