Legislatif

PAN Minta Jatah Pimpinan Parlemen ke Jokowi?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Jokowi di Istana Negara, Rabu, 24 April 2019. (Foto: Liputan6/Ahmad Romadoni)

Partai Amanat Nasional (PAN) disebut meminta jatah kursi pimpinan di parlemen. Permintaan itu sudah disampaikan PAN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.

Menurut Karding, manuver elite PAN belakangan ini, seperti Zulkifli Hasan dan Bara Hasibuan, menunjukkan langkah positif untuk menyelamatkan partai.

“Menyelamatkan PAN dalam konteks ini adalah satu permainan politik bahwa PAN memang membuka komunikasi ke Pak Jokowi lewat Pak Zul dan yang saya tahu, dari informasi yang saya peroleh di Istana, itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR,” kata Karding, seperti dilansir JPNN, Selasa (30/4/2019).

Abdul Kadir Karding

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding. (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Atas dasar itu, Karding tidak sepakat klaim Partai Gerindra yang menyebut bahwa pernyataan Bara Hasibuan soal peluang bergabung ke Jokowi tidak mewakili PAN. Justru, menurut Karding, pernyataan Bara Bara tersebut ingin menyelamatkan partai.

“Pak Bara itu, menurut saya, berusaha untuk objektif secara politik dan yang paling penting bahwa membangun komunikasi itu penting di saat dinamika politik agak hangat seperti sekarang ini. Mencairkan itu penting dan misalkan PAN seperti itu tak ada masalah wajar dalam politik. Boleh dibangun komunikasi,” ucap Karding.

Sebelumnya, manuver Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan untuk merapat ke kubu Jokowi dianggap telah melanggar AD/ART dan PRT partai. Makin panas lagi saat Bara menyebut hasil quick count Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan suara rakyat atau ‘people have spoken‘.

Bara mengklaim dukungannya kepada Jokowi demi akal sehat dan ingin memperkuat jiwa partai.

“Yang saya lakukan adalah benar, karena itu adalah demi akal sehat, demi kebajikan, demi kepatutan, demi kewajaran yang harus betul-betul kita kokohkan di dalam PAN,” kata Bara, usai acara diskusi No People, No Power, di Jakarta, Senin 29 April 2019.

“Saya juga melakukan itu semua untuk memperkuat soul, jiwa dari partai ini,” lanjutnya.

Bara Hasibuan

Bara Hasibuan (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)

Perbedaan sikap putra pendiri PAN Albert Hasibuan itupun membuat internal PAN bergejolak. Sejumlah kader meminta sanksi tegas kepada Bara Hasibuan. Petisi pemecatan dari ratusan kader partai pimpinan Zulkifli Hasan itu kemudian muncul.

Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN Dradjad Wibowo menilai sikap dan pernyataan Bara Hasibuan telah mempermalukan partai.

“Apa yang dilakukan Bara itu mempermalukan PAN di hadapan semua pihak. Dalam koalisi pak Prabowo, PAN bisa dicurigai berkhianat,” kata Dradjad, Selasa (30/4/2019).

“Dalam koalisi pak Jokowi, PAN dianggap oportunis. Rakyat pun banyak yang menganggap PAN itu plin plan. Sudah mempermalukan PAN,” lanjut Dradjad.

Adapun pertemuan antara Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi berlangsung di Istana Negara pada 24 April 2019 lalu. Pertemuan tersebut dilakukan seusai pelantikan Gubernur Maluku Murad Ismail. Zulkifli mengaku, pertemuan itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR. Murad Ismail sendiri kebetulan merupakan gubernur yang didukung oleh PAN.

Loading...