Hukum

Romy PPP Kena OTT, PSI: Bukti Tak Ada Tebang Pilih di Era Jokowi

Jubir Bidang Hukum PSI, Rian Ernest (FOTO: Istimewa)

Terjaringnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bukti tidak ada ‘tebang pilih’ kasus yang terjadi di era presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest dalam siaran persnya, Jumat, 15 Maret 2019.

“Kasus ini menunjukan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah berjalan baik di negeri ini. Tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan Pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum. Jauh dari “tebang pilih” seperti yang dituduhkan kepada Pak Jokowi,” ujar Rian.

BACA JUGA: Ketum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT KPK di Jawa Timur

Partai yang dipimpin oleh Grace Natalie tersebut meminta KPK menegakan hukum secara adil dan membuktikan pemberantasan korupsi berkerja dengan benar, meskipun PPP merupakan partai koalisi pemerintah.

“PSI menganggap ini kasus hukum dan meminta KPK untuk bekerja secara profesional menangani kasus ini secara tuntas,” kata Rian.

Selain itu, Rian menuturkan kasus OTT ini telah menunjukkan bahwa pidato Ketua Umum PSI, Grace Natalie tentang lemahnya pemberantasan korupsi di tubuh partai politik benar adanya. “Bahwa komitmen soal pemberantasan korupsi di tubuh partai politik ini sangat lemah,” ujar Rian.

Seperti diketahui, Romahumuziy yang merupakan Ketua Umum PPP dikabarkan terjaring OTT KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat (15/3/2019). Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PPP maupun dari KPK terkait penangkapan tersebut. Akan tetapi, sejumlah orang yang terjaring OTT kini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Jawa Timur.

 

Loading...