Legislatif

Resmi Mundur dari PBB, Novel Bamukmin Alihkan Dukungan ke Caleg Gerinda

ACTA dan HRS Center. (Zakia/detikcom)

Habib Novel Chaidir Hasan atau Novel Bamukmin ‎resmi mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan pencalonan Anggota DPRD dari partai yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra.

Hal itu dilakukan Novel menyusul keputusan partainya untuk memberikan dukungan kepada Joko Widodo. Sebelumnya, PBB disebut telah memberikan dukungannya untuk calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Kini, rencana mundur Habib Novel bukanlah isapan jempol belaka. Pada Rabu (13/3), ia resmi menyatakan mundur dari PBB. Tokoh Front Pembela Islam (FPI) ini mengaku kecewa dengan keputusan partai lantaran disebut mendukung tokoh penista agama.

“Mereka nggak ada iktikad baik lagi untuk bisa berjuang membela ulama, bersama-sama berjuang melawan penista agama. Itu tidak ada lagi. Komitmen mereka untuk melawan penista agama sampai ini hari saya belum pernah denger. Komitmen mereka untuk menyetop kriminalisasi ulama, saya belum pernah denger itu, sehingga saya meyakini, hari ini saya keluar. Dengan secara resmi, dengan surat yang tadi sudah saya buat, sudah saya tandatanganin, insyaallah hari ini saya antar surat resmi,” tegas Novel di kantor ACTA, Jalan Utan Kayu Raya No 70B, Jakarta Timur, Rabu (13/3).

BACA JUGA: Novel Bamukmin: Haram Coblos Nama Saya di Pemilu!

Tak hanya itu, partai dengan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra itu dinilai tidak serius berjuang membawa pulang Imam besar FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Saya melihat, DPP PBB juga tidak ada iktikad baik untuk bersama – sama berjuang memulangkan Habib Rizieq. Bahkan Abu Bakar Ba’asyir juga gagal dibebaskan,” ucap Novel.

Lebih lanjut Novel juga menegaskan, pihak-pihak yang selama ini mendukungnya menjadi caleg bakal ia alihkan ke salah satu kader Partai Gerindra ‎yang juga berjuang menjadi caleg.

Insya Allah, saya akan melimpahan kontribusi orang-orang saya, tim-tim saya, saya alihkan semuanya ke salah satu caleg DPRD dari Partai Gerinda dapil VIII,” tuturnya.

BACA JUGA: Instruksi Habib Rizieq: Tenggelamkan Banteng, Partai Musuh Islam

Caleg DPR dari PBB Abdul Khoir juga mengambil sikap serupa. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kader dan caleg PBB. Abdul sendiri adalah Kepala Habib Rizieq Shihab Center.

“Saya telah mengundurkan diri secara resmi, dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota PBB. Saya sampaikan secara resmi pada tanggal 11 Maret. Jadi, bertepatan dengan serangan umum, bertepatan dengan supersemar. Surat perintah 11 Maret, nah ini, surat pengunduran diri 11 Maret,” terang Abdul Chair.

Abdul menyesalkan langkah DPP PBB yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, itu jelas bertentangan dengan hasil Ijtima Ulama dan dia tidak ingin mengikuti arah politik DPP PBB. Dia mengatakan tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain mengundurkan diri.

Abdul menuturkan, selepas keluar dari PBB, dia akan memberi dukungan penuh kepada caleg DPR RI Gerindra Dapil DKI I, Habiburokhman. Menurutnya, Habiburokhman patut didukung karena selama ini selalu berjuang melawan ketidakadilan.

“Saya memberikan dukungan kepada Habiburokhman. Dan hal ini bukan tanpa alasan, tetapi dedikasi terhadap bersangkutan berkomitmen dalam rangka menegakkan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana yang diamanahkan konstitusi. Dan saya tahu bahwa integritas beliau, terlebih lagi sekarang sedang menempuh gelar doktor ilmu hukum di UNS. Dan itu saya yang merekomendasikan dan saya juga yang insyaallah akan membantu beliau dalam pembimbingan,” ujar Abdul.

Sekadar informasi, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku tidak ada sanksi bagi Novel Bamukmin apabila mundur menjadi caleg PBB untuk Pileg 2019 ini.

Namun, Wahyu mengatakan, partai politik tidak dapat kembali mengajukan caleg baru. Selain itu, nantinya posisi caleg tidak dapat diisi oleh caleg lain.

Tidak dapat digantikannya caleg ini diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat 2 dan 4 tentang pencalonan anggota legislatif dan dituangkan dan Surat Edaran KPU Nomor 31 terkait calon tidak memenuhi syarat usai penetapan DCT.

Berikut isi Pasal 35:

(2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

(4) Partai politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Loading...