Pemilu, Pilpres

Eggi Sudjana dkk Ancam Duduki Bawaslu Jika Laporan soal Jokowi Tak Direspons

Eggi Sudjana. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KAMA) mendatangi kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan ‘nasib’ laporan yang telah dibuat sebelumnya terkait beberapa pernyataan Joko Widodo (Jokowi) saat debat capres kedua, Minggu 17 Februari lalu, yang dinilai mengandung pesan kebohongan.

Adapun pernyatan Jokowi yang dianggap bohong adalah soal impor jagung dan kebakaran hutan.

KAMA mendesak agar Bawaslu merespons laporan sampai batas waktu yang ditentukannya.

“Jadi kita datang ke sini, kita melapor sudah lebih dari 2 minggu jatuhnya sudah 15 hari malah, ini dari 19 Februari 2019 belum direspons. Bawaslu tadi mengatakan hitungan hari kerja tidak termasuk hari Sabtu-Minggu. Maka jatuhnya tanggal 8 Maret, tanggal 8 Maret ini sudah ditentukan,” kata Eggi Sudjana selaku pengacara KAMA di Gedung Bawaslu, Selasa (5/3/2019).

Eggi mengancam jika tanggal 8 Maret Bawaslu belum juga merepons laporan mengenai Jokowi, dia dan para aktivis KAMA akan menduduki kantor Bawaslu.

“Ketua KAMA akan duduki Bawaslu, jika Bawaslu tidak melakukan tugasnya sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, berkaitan tahapan pemilu,” kata Eggi.

Menurut Eggi, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela karena membohongi rakyat terkait data-data fiktif yang disebutnya saat debat capres putaran kedua. Dia juga meminta agar Jokowi digagalkan sebagai capres.

“Jokowi nggak pantas ikuti tahapan dalam konteks pemilu pilpres ini, seperti dialog (debat) ke-4 dan ke-5 ini, dia nggak pantas diikutkan lagi karena dia melakukan perbuatan tercela. Kalau Bawaslu nggak melakukan tugasnya, menurut Undang-undang maka kami akan menduduki Bawaslu,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih sedang dikaji. Dia juga mengatakan akan menelusuri terkait dugaan KMA itu.

“Laporan telah kami terima, kita lagi kaji kemudian dalam 1 atau 2 hari ini sesuai dengan 14 hari kerja, kan Sabtu Minggu nggak dihitung hari kerja. Oleh sebab itu kita akan lihat hasil kajian dari teman-teman juga mengenai klarifikasi dari beberapa pihak. Termasuk masalah ini kalau masuk pelanggaran pemilu kita akan melakukan tindakan, tapi kalau bukan pidana pemilu ada Bareskrim Polri yang punya kewenangan,” jelas Bagja.

Sebelumnya, KAMA bersama pendukung Prabowo Subianto melaporkan Jokowi ke Bawaslu pada (19/2/2019) lalu. Jokowi dilaporkan karena diduga memberi pernyataan bohong soal impor jagung dan kebakaran hutan.

Laporan ini tercatat dengan nomor: 20/LP/PP/RI/00.00/II/2019. Laporan ini sudah diterima oleh Bawaslu RI.

Loading...