Hukum

Soal Intimidasi Politik ke Dhani, TKN: Jangan Sebar Info Sesat

Foto: Prabowo jenguk Ahmad Dhani (Instagram Prabowo)

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyebut kasus hukum yang melibatkan Ahmad Dhani sebagai bentuk “Intimidasi politik” yang dilakukan penguasa. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago mempertanyakan siapa yang dimaksud Prabowo tersebut. Namun demikian, Irma meminta Prabowo untuk tak asal bicara dan memberikan isu yang tak berdasar.

“Calon pemimpin jangan suka menyebar info sesat kepada masyarakat, kita butuh keteladanan pemimpin dari tutur kata,” kata Irma, Rabu (20/2/2019).

Irma mengatakan, seorang pemimpin harus bisa membedakan mana wilayah politik dan penegakan hukum.

“Pemimpin harusnya malu mendengar kalimat kebun binatang keluar dari orang dekatnya. Malu pada agama yang selalu dijadikan alat politik,” ujarnya.

BACA JUGA: Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Bentuk Intimidasi Politik

Senada, Juru Bicara TKN lainnya, Ace Hasan Syadzily juga mengatakan pernyataan Prabowo soal dendam politik merupakan cara pandang yang salah besar. Ace menilai tudingan Prabowo tersebut menunjukkan karakter dalam gaya kampanye mereka.

“Pengadilan telah membuktikannya secara terbuka bahwa memang Ahmad Dhani telah bersalah,” kata Ace.

Ace mengingatkan bahwa pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh presiden. Pengadilan, kata dia, memiliki kemandirian dan independen dalam memutuskan suatu keputusan hukum.

“Tuduhan Prabowo yang menyebut balas dendam merupakan tuduhan yang tidak mendasar,” ujarnya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengatakan kasus tersebut murni sebagai pelanggaran hukum.

“Ini murni hukum,” kata Kepala Kejari Jakarta Selatan, Supardi, Selasa (19/2/2019).

Supardi mengatakan bila kasus tersebut tidak memenuhi syarat maka tidak akan diperoses. Namun, menurutnya hal ini terbukti di pengadilan sehingga tidak benar bila terdapat dendam politik dalam kasus tersebut.

“Kalau tidak memenuhi unsur delik atau pidana kan juga tidak akan diproses, dan ini faktanya kan terbukti di pengadilan,” ujar Supardi.

“Kalau terus ada anggapan seperti itu ya monggo aja, itu hak siapapun untuk berpendapat. Tetapi bagi kami tidak seperti itu,” sambungnya.

BACA JUGA: Amien Rais Curiga Ada Campur Tangan Politik di Kasus Ahmad Dhani

Kasus Ahmad Dhani yang ditangani Kejari Jaksel ialah kasus cuitan yang mengandung ujaran kebencian. Ahmad Dhani pun sudah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di tingkat pengadilan negeri.

Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun penjara dalam kasus itu. Dia pun sudah menyatakan banding atas vonis itu.

Saat ini, Ahmad Dhani tengah menjalani sidang terkait ucapan ‘idiot’ di PN Surabaya. Dia kini dititipkan di Rutan Medaeng, Surabaya.

Kasus ini bermula ketika Dhani membuat vlog yang bermuatan ucapan ‘idiot’ saat ia berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018 silam.

Dalam perkara perkara tersebut, jaksa mendakwa Ahmad Dhani melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyebut ada dendam politik terkait kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’ yang menimpa Ahmad Dhani. Kendati demikian ia tak menjabarkan secara gamblang siapa pihak menyimpan dendam politik kepada Dhani.

“Ini adalah usaha untuk mungkin untuk dendam politik ataupun intimidasi politik,” kata Prabowo, usai membesuk Dhani, di Rutan Klas 1 Surabaya, Medaeng, Surabaya, Selasa (19/2).

Calon presiden nomor urut 02 itu menambahkan ada yang tidak benar dalam proses hukum yang kini menjerat pelantun lagu Laskar Cinta tersebut.

Menurut Prabowo, proses hukum Dhani yang tidak benar itu akan dicatat oleh sejarah sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Ini menurut saya akan dicatat oleh sejarah, ini menurut saya abuse of power,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Loading...