Pemerintahan

Anies Kucurkan Anggaran Ormas dari APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (foto: Fadel/Okezone)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) 2019 kepada  sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di DKI. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan melalui swakelola di tiap wilayah.

Muncul sejumlah kekhawatiran dari sejumlah anggota DPRD DKI yang mempertanyakan pengelolaan dana tersebut, yang berpotensi penyelewengan dari ormas terkait.

Anies meluruskan, kebijakan penganggaran ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi, tetap ada dasar hukum yang mengatur pengelolaan itu.

“Pemprov DKI mengikuti Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau tanya peraturan ini jangan sama Gubernur DKI. Gubernur DKI sedang melaksanakan (perpres), tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan,” kata Anies di Jakarta Timur, Jumat (15/2/2019).

Menurut Anies, swakelola APBD bersama ormas yang digunakan untuk membenahi kampung akan berjalan dengan efektif. Dia menyebut dengan gotong-royong maka kota Jakarta akan tercipta secara baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

“Karena aturan ini kita bersyukur Alhamdulillah. Dalam pandangan kami gotong royong bisa ikut didukung oleh pemerintah,” tutur dia.

Anies menganggap, ada kesalahan dalam pemberitaan mengenai program tersebut. Di berita yang beredar di masyarakat, ormas yang akan ikut mengelola APBD itu seperti Forum Betawi Rempug (FBR) atau Front Pembela Islam (FPI).

“Itukan (FPI) organisasi massa. kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Seperti Lembaga Masyarakat Kota (LMK), karang taruna, PKK, itu organisasi kemasyarakatan,” ucap dia.

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ada empat tipe swakelola, di antaranya mengamanatkan pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama, hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat melaksanakan program pemerintah.

Menurut dia, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka sudah sewajarnya bila Pemprov DKI menjalani Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Di sana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam membangun wilayahnya.

“Alhamdulillah bapak presiden mengeluarkan PP baru no 16 tahun 2018. Jadi memang PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Terkait pengawasan penggunaan APBD yang telah dikucurkan, akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub) yang sedanh disusun oleh jajaran pejabat Pemprov DKI. Sehingga, akan tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun suatu daerah.

“Negara tidak mendanai gotong royong masyarakat. Lewat ini kegiatan bisa dikerjakan lewat gotong royong. Ya pemerintah, ya juga masyarakat,” tutupnya.

Loading...