Uncategorized

Revisi Visi-Misi Ditolak, BPN: Itu Buat Rakyat, Bukan Untuk KPU

Jurnalpolitik.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak revisi visi-misi pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meski demikian, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak mempermasalahkan sikap KPU tersebut.

“Substansinya kami membuat visi misi bukan untuk KPU, tapi untuk rakyat,” kata Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 11 Januari 2019.

BACA JUGAKPU Tolak Perubahan Visi Misi Prabowo – Sandiaga

Kubu Prabowo-Sandiaga mengubah visi misi yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran calon presiden-wakil presiden. Perubahan itu menyangkut redaksional yang dibuat lebih ringkas, tata letak dan desain, serta sejumlah penambahan fokus kerja. Ada pula penambahan kata HAM yang disebut dengan eksplisit pada poin ketiga misi Prabowo-Sandiaga.

Meski begitu mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini mengklaim tak ada perubahan substansial. Menurutnya perubahan itu merupakan penyempurnaan setelah Prabowo-Sandiaga mendengar aspirasi masyarakat dan pendapat para ahli.

“Maka beliau berdua memutuskan memberikan sentuhan tambahan linguistik yang lebih baik, estetika yang lebih baik, dan langkah aksi yang lebih strategis,” papar Dahnil.

Senada dengan Dahnil, Jubir BPN Andre Rosiade juga menyatakan pernyataan yang sama.

“Tidak diterima KPU nggak apa-apa, karena kita buat visi-misi bukan buat KPU, tapi buat rakyat,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat, 11 Januari 2019.

BACA JUGATKN: Visi-Misi Prabowo-Sandi Tak Jelas dan Menjiplak

Andre menjelaskan alasan perubahan itu adalah aspirasi dari warga yang ditemui oleh Prabowo dan Sandiaga beserta timnya dalam beberapa bulan ini. Menurut Andre, bahasa di visi-misi Prabowo-Sandi disederhanakan agar lebih mudah dimengerti publik.

“Diubah agar bahasanya lebih dipahami rakyat, memperkuat referensi visi-misi berlandaskan Pancasila dan UUD ’45, perlu ada penegasan bahwa Prabowo-Sandiaga ingin kembalikan pembangunan ekonomi berlandaskan konstitusi Pasal 33 UUD 1945,” papar Andre.

Sebelumnya, KPU menyatakan pasangan calon presiden-wakil presiden tak lagi diperbolehkan mengubah visi misi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan berkas visi misi merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen pendaftaran calon presiden-wakil presiden. “Tahapan pencalonan capres-cawapres itu kan sudah berlalu,” ujar Wahyu.

Loading...