Uncategorized

Anies Soal Reklame Tak Berizin: Kalau Melanggar, Saya Tebang!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (NURSITA SARI)

Jurnalpolitik.id – Menanggapi persoalan papan reklame tak berizin, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan akan menindak tegas. Tindakan tersebut berupa pembongkaran. 

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang meninjau reklame-reklame yang dipasang di Ibu Kota.

“Lagi di-review juga ini, pokoknya jangan khawatir. Kalau melanggar, saya tebang,” ujar Anies di Gudang SRG Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 20 Desember 2018.

Baca Juga: KPK Geledah Ruang Kerja Menpora Imam Nahrawi

Mantan Menteri Pendidikan itu menyampaikan, Pihaknya sudah membongkar sejumlah reklame yang tidak berizin. Tindakan serupa akan dilakukan terhadap reklame yang kini sedang ditinjau jika hasilnya terbukti melanggar ketentuan.

“Ya pasti ditindak, wong nggak berizin, (pasti) dibongkar, kok,” kata Anies.

Anies mengaku tidak khawatir penertiban reklame bakal menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).

Penertiban reklame tak berizin justru akan meningkatkan PAD karena nantinya reklame-reklame yang dipasang di Jakarta dipastikan sesuai ketentuan dan membayar pajak. 
“Malah (PAD) bisa meningkat. Kenapa? Karena kemudian kami akan bisa menjangkau lebih banyak lagi,” ucap Anies.

Sebagaimana diketahui, saat ini KPK tengah menyoroti penerimaan pajak daerah. Dalam pantauannya, KPK menemukan pajak reklame DKI Jakarta kurang maksimal. Padahal disisi lain banyak papan reklame yang berdiri di tanah ibukota. Setelah ditelusuri, dari 295 tiang reklame hanya 5 yang mengantongi izin.

“KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh, hanya 5 yang memiliki izin,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu 19 Desember 2018.

Baca Juga: Provokasi Wartawan Dalam Acara Mubes PWI, Eggi Sudjana Diusir

Banyaknya papan reklame yang tidak memiliki izin ini dinilai merugikan DKI Jakarta karena seharusnya bisa meraup pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame.

“Padahal, pajak reklame penting bagi DKI karena menyumbang 3% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi,” pungkasnya.

Menurut KPK, DKI Jakarta dinilai dapat meningkatkan potensi pajaknya sebesar Rp 4,9 triliun. Disinyalir ada beberapa kendala mengenai pendapatan pajak yang belum maksimal. Salah satunya karena masyarakat masih ada yang tidak patuh pajak.

KPK pun mendorong pemerintah daerah untuk menarik pendapatan daerah lebih besar. Lembaga pemberantas korupsi ini juga mengupayakan agar upaya ini dilakukan secara konsisten.

Loading...