Hukum

Mengenal Densus Antikorupsi Polri, Serupa KPK tapi Tak Sama

Kepala Polri  Jenderal Tito Karnavian
Kepala Polri  Jenderal Tito Karnavian

Tidak lama lagi Polri memiliki detasemen khusus pemberantas korupsi, disebut Densus Antikorupsi Polri. Tugas khusus dari ‘pasukan’ ini adalah memberantas tindak korupsi yang tak terjangkau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diperkirakan akhir tahun ini, atau paling lambat awal 2018, lembaga ini sudah bisa beroperasi.  Berikut penjelasan mengani profil dari lembaga ini, tujuan dan cara kerjanya:

Dalam penjelasannya, Kepala Polri  Jenderal Tito Karnavian mengatakan, rencana pembentukan Densus Antikorupsi tersebut saat rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR pada Kamis, 12 Oktober 2017.

Menurut Tito, anggaran yang dibutuhkan untuk institusi ini mencapai Rp 2,6 triliun. Personelnya seluruh tingkatan kepolisian di pusat dan di daerah yang membidangi tindak pidana korupsi. Mereka nantinya dilebur ke dalam satu organisasi yang diberi nama Densus Antikorupsi.

Namanya detasemen khusus, ada beberapa keistimewaan di dalamnya. Seperti unsur kejaksaan.

Menurut Tito, kejaksaan dilibatkan secara langsung guna menyederhanakan proses pemberkasan perkara hingga tahap penuntutan.

“Kewenangan Densus ini mirip dengan KPK, yakni menjalankan program pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kejaksaan dalam satu atap,” kata Tito di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

KPK dan Densus Antikorupsi bisa jadi serupa, tapi sebenarnya tidak sama.

Beberapa perbedaan itu antara lain jumlah tim, sasaran, dan anggaran. Anggota kepolisian yang dilibatkan ke dalam Densus Antikorupsi mencapai 3.560 personel. Mereka akan mendeteksi dan menindak kasus korupsi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga pedesaan.

Supaya tidak mudah tergoda suap, Tito mengatakan, nantinya personel Densus Antikorupsi memiliki pendapatan lebih dibanding anggota Polri lainnya.

“Kalau mereka lulus seleksi mendapatkan gaji lebih.”

Sementara dibandingkan dengan KPK, anggarannya tidak sebesar Densus Antikorupsi.

Tahun ini KPK disokong dana hanya Rp 734,2 miliar. Anggaran itu untuk operasional dan gaji pegawai sebanyak 1.124 orang, termasuk 139 penyelidik, 96 penyidik, dan 80 penuntut umum.

Karena dianggap masih kurang, KPK merekrut sekitar 400 pegawai lagi pada 2017 ini.

Tito menjelaskan, praktek korupsi  di daerah terus meningkat baik modus maupun lokasi kejadiannya. Menurut Tito tidak mungkin semua perkara rasuah ditangani oleh KPK dengan penyidik yang hanya ratusan orang.

KPK tetap berkonsentrasi dengan kewenangannya menangani kasus-kasus besar, yakni korupsi yang nilainya di atas Rp 1 miliar dan berkaitan dengan penyelenggara negara. Sementara Densus Antikorupsi menggarap kasus korupsi berskala kecil, yang berlangsung masif di mana-mana.

Masih kata Tito, Densus Antikorupsi merupakan lembaga internal kepolisian yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.

Pejabat yang memimpin lembaga ini seorang perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal. Perwakilannya tersebar di 34 provinsi dengan pembagian klaster wilayah, menyerupai struktur kepolisian daerah atau Polda.

Terkait anggaran Rp 2,6 triliun, menurut Tito, didasarkan pada kebutuhan operasional Densus Antikorupsi.

Penyelidikan dan penyidikan nantinya menggunakan sistem indeks dan sistem ad cost, yang selama ini digunakan KPK. Anggaran belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan kurang lebih menghabiskan Rp 359 miliar.  Sedangkan ongkos untuk membayar pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp 786 miliar.

“Ada pula belanja modal sebesar Rp 1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan. Setelah ditotal mencapai kebutuhannya Rp 2,6 triliun,” kata Tito.

Tito menambahkan, nantinya ada tiga tipe satgas di daerah, yakni 6 satgas tipe A, 14 satgas tipe B dan 13 satgas tipe C.

Saut Situmorang: Densus Antikorupsi untuk Tangani yang Tak Tersentuh KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengapresiasi rencana Tito Karnavian tersebut.

“Saya bilang, itu keren dan bagus.  KPK tidak mungkin menangani semua kasus korupsi, karena dibatasi oleh perkara yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan kerugian negara. Nah, yang kecil-kecil dan enggak tersentuh KPK, bisa ditangani densus ini,” kata Saut saat di acara “Ngamen Antikorupsi” di pelataran parkir Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu malam, 14 Oktober 2017.

Merenpons Densus Antikorupsi Polri, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengaku belum akan mengirim jaksa untuk bergabung ke lembaga bentukan Polri tersebut. Kendati demikian, Prasetyo tetap mendukung langkah Kapolri Tito Karnavian dengan cara memperkuat Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK).  Satgas inilah yang disiapkan untuk bersinergi dengan Densus Antikorupsi Polri.

Prasetyo menambahkan, belum mengirimkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Densus Antikorupsi karena tidak ada perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

“Saya instruksikan untuk memperkuat jajaran Satgassus P3TPK di tingkat kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Polri melakukan penyidikan perkara korupsi melalui densusnya, kami terima penyidikan mereka untuk dilimpahkan di pengadilan,” kata Prasetyo, Jumat, 13 Oktober 2017.

Terkait seringnya berkas penyidikan polisi dikembalikan oleh kejaksaan, menurut Prasetyo,  mekanismenya memang begitu. Berkas yang dikembalikan karena belum lengkap persyaratan formil dan materilnya.

“Bukan berarti kami sengaja membolakbalikan perkara. Prinsipnya lebih cepat lebih baik.”

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai, Densus Antikorupsi tak bisa dibentuk melalui Keputusan Kapolri apabila melibatkan Kejaksaan. Febri menyangsikan detasemen ini mampu meningkatkan kinerja kepolisian dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan catatan ICW pada semester pertama 2016 prestasi Polri dalam menangani kasus korupsi jauh dari memuaskan.

Dalam enam bulan itu Kejaksaan mampu menangani 134 perkara, sedangkan kepolisian hanya 59 perkara. Dengan alasan inilah ICW mengusulkan densus ini di bawah Kejaksaan.

“Dukungan anggaran harus merujuk pada pencapaian kinerja,” kata Febri.

Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan Densus Antikorupsi dapat dibentuk tanpa Peraturan Presiden ataupun Undang-undang.

“Dari sisi kewenangan, itu menjadi kewenangan Kapolri,” kata Johan yang membenarkan gagasan tersebut pernah disinggung Tito saat menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Namun, kata Johan, Presiden belum memberi tanggapan usulan pembentukan lembaga tersebut.

Densus Antikorupsi Polri

Personel

3.650 polisi

Anggaran 

Rp 2,6 triliun

Mulai beroperasi

Akhir 2017 atau awal 2018

Kantor perwakilan

Di 34 provinsi dan ada tiga tipe satgas

Cara Kerja

Program pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penuntutan berada dalam satu lembaga.

Peran Kejaksaan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jaksa penuntut umum menjadi bagian dari Densus Antikorupsi. Namun, Jaksa Agung Prasetyo memilih memanfaatkan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada 8 Januari 2015, untuk membantu Densus Antikorupsi.

You Might Also Like