Hukum

Bupati Kukar Rita Widyasari Mangkir Panggilan KPK

Rita Widyasari
Rita Widyasari

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan Rita yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Pemkab Kukar.

Selain Rita, tersangka lain, yaitu Khairudin (KHR) yang ikut dipanggil penyidik, pun tidak hadir. Khairudin adalah Ketua Tim 11 yang mengerjakan sejumlah proyek di Kukar.

“Hari ini dua tersangka yang dipanggil dalam pemeriksaan di kasus indikasi penerimaan suap dan gratifikasi di Kukar tidak datang, yaitu RIW dan KHR,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (4/10/2017).

Menurut Febri, tidak ada penjelasan resmi dari keduanya atas ketidakhadiran penyidikan tersebut. Dengan demikian, imbuh Febri, keduanya akan kembali dijadwalkan ulang dalam pemeriksaan berikutnya.

“Diinformasikan pada penyidik bahwa yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan hari ini dan akan dijadwalkan ulang,” kata Febri.

Baca: Bupati Rita: Saya akan Sampaikan pada Dunia Saya Tidak Korupsi

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kukar Rita sebagai tersangka kasus dugaan penerima suap dan gratifikasi. Rita diduga menerima uang sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP) Hari Susanto Gun (HSG).

Uang suap tersebut berkaitan dengan pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Selain itu, Rita juga disangkakan untuk kasus gratifikasi. Rita diduga menerima US$ 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar. Uang tersebut diterima Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHR).

Penerimaan gratifikasi tersebut terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.

Baca juga: Bupati Kukar, Nge-rock Dulu Tersangka Kemudian

 

Artikel Lain