Hukum

Ini Tanggapan MA Terkait Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Mahkamah Agung (MA) mengaku belum mendapat laporan soal indikasi adanya pelanggaran terkait sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanyo melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penjelasannya, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan soal proses pemeriksaan perkara maupun putusan, itu menjadi kewenangan hakim sepenuhnya, tidak boleh ada intervensi.

“Ya ini baru Jumat (29/9) sore putusannya, kemudian Sabtu, Minggu libur, saya tidak tahu, baru masuk hari ini, tetapi saya belum dapat laporan dari Badan Pengawas,” ujar Suhadi kepada Republika, Senin (2/10).

Kendati demikian, Suhadi mengungkapkan peluang evaluasi pedoman perilaku hakim. MA memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan indikasi pelanggaran kode etik tentang pedoman perilaku hakim. Salah satu petunjuknya merujuk PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Menurut Suhadi, baik MA ataupun KY tidak memutuskan salah atau benarnya sebuah putusan, sebab itu kewenangan hakim. Hakim lah yang memutus pertama dan terakhir.

“Silakan saja tugasnya sesuai porsi masing-masing. Ya ndak bisa kita nyatakan itu apa namanya salah atau benar putusan itu, karena praperadilan kewenangan hakim,” kata Suhadi menambahkan.

Sebelumnya, pada pada Jumat (29/9), hakim tunggal sidang praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar, mengabulkan sebagian permohonan Novanto. Salah salah satu pertimbangan putusannya adalah bahwa penetapan tersangka Setya Novanto tidak sesuai prosedur sebagaimana KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan referensi lainnya.

Sebelum Hakim Cepi menjatuhkan putusannya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah lebih dulu mengatakan ada enam kejanggalan dari proses persidangan praperadilan Setya Novanto. Adapun, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Baca: Sejumlah Kejanggalan Terkait Foto Sakit Setya Novanto

Salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Agus Trianto, Sabtu (30/9), mengapresiasi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan terhadap penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus proyek pengadaan KTP-el. Namun, Agus tidak ingin menanggapi saat ditanya jika kliennya ditetapkan tersangka kembali oleh KPK.

 

Artikel Lain