Hukum

Generasi Muda Golkar: Ada Konspirasi Politik dan Ekonomi dalam Putusan Hakim Cepi

Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengaku sudah memprediksi kemenangan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto (SN).

Dia pun mengaku sangat kecewa dengan keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar tersebut.

“Karena sejak awal kami telah mendapatkan banyak informasi yang mengindikasikan memang Setya Novanto akan dimenangkan oleh konspirasi politik dan ekonomi yang dibangunnya di praperadilan itu,” kata Doli dalam konferensi pers di D’Hotel Jl Sultan Agung Menteng Atas, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).

“Banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh Cepi Iskandar sebagai hakim tunggal menguatkan dugaan adanya rekayasa hukum oleh kekuatan konspirasi politik dan ekonomi yang memang dalam beberapa bulan ini berjalan,” imbuhnya.

Doli menjelaskan, drama itu juga akhirnya memunculkan memori kita kembali akan peristiwa bertemunya SN dengan Ketua MA misalnya, dan banyak cerita lain lagi.

“Artinya menangnya SN itu adalah bencana atau tragedi bagi penegakan hukum di Indonesia. Itu juga adalah pencideraan dan pelecehan terhadap gerakan pemberantasan korupsi,” kata Doli.

Doli menilai, Hakim Cepi Iskandar sekadar ‘wayang’ yang diadakan untuk menjalankan sebuah skenario drama pembebasan Novanto.

“Ini adalah aib bagi bangsa ini dan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, kami meminta agar Komisi Yudisial segera memanggil dan memeriksa Cepi Iskandar karena patut diduga bekerja tidak profesional dan tidak independen,” katanya.

Doli mengklaim kemenangan SN itu justru menambah kemarahan publik terhadap SN dan Golkar.

“Dengan terpublikasikannya banyak kejanggalan yang kasat mata terjadi selama sidang praperadilan, akhirnya rakyat menyimpulkan bahwa Novanto telah melakukan upaya mengangkangi hukum sehingga bisa memenangkan praperadilan itu,” katanya.

Menurutnya, alih-alih simpati, publik semakin kesal, geram dan antipati, juga kepada Golkar yang terbawa-bawa.

“Oleh karena itu, bila perubahan sikap yang ditunjukkan DPP seminggu belakangan ini adalah sikap yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Golkar, sudah sangat cukup syarat untuk memberhentikan Novanto,” ujar dia.

“Sudah saatnya DPP menggunakan hak konstitusionalnya, dengan segera menggelar Rapat Pleno yang agendanya adalah memberhentikan SN sebagai Ketua Umum dan menetapkan seorang pelaksana tugas yang ditugasi untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin,” tambahnya.

Doli mendorong KPK menerbitkan kembali surat perintah penyidikan dan menetapkan SN kembali menjadi tersangka.

“Tetapi kami minta KPK tidak lagi mengulangi kejadian sebelumnya. Kami berharap seluruh pimpinan dan aparat KPK harus solid, tidak seperti kemarin. Jangan grogi dan terganggu dengan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi dari Pansus Hak Angket,” katanya.

Menurutnya, jika memang benar KPK punya ratusan bukti, segeralah tetapkan dan tahan, kemudian limpahkan ke pengadilan.

Semakin lama KPK bermain-main, maka biaya yang ditimbulkan akan bertambah besar.

“Bukan hanya biaya ekonomi, tapi juga biaya sosial di masyarakat, dan bagi kami juga ada biaya politik yang besar bagi Golkar. Kasus e-KTP ini telah membawa tsunami yang begitu besar dan memporak porandakan citra Golkar,” kata Doli.

 

Artikel Lain