Pemerintahan

Surat Bos Freeport ke Sri Mulyani Berisi Penolakan Divestasi 51 Persen Saham Bocor ke Publik, Ini Isinya

Di tengah perundingan divestasi saham 51 persen PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51 persen sahamnya ke pemerintah RI.

Surat dari CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson yang ditujukan untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu)‎ itu bocor ke publik.

Sebagaimana dikutip dari surat Adkerson yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, di Jakarta, Jumat (29/9/2017), ‎Adkerson mengatakan, telah menerima posisi pemerintah terkait dengan divestasi. Dalam surat yang dibuatnya pada 28 September 2017 tersebut dia ‎menyatakan ketidaksepakatan pada posisi pemerintah.

“Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan kirimkan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan yang ada di dalamnya,” tulis Adkeserson dalam surat tersebut.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Posisi pemerintah adalah, divestasi saham hingga 51 persen, diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Sedangkan berdasarkan Pasal 24 angka 2 Kontrak Karya (KK) saham tersebut divestasi sampai kepemilikan peserta Indonesia mencapai 51 persen‎ semestinya sudah selesai pada 2011. Oleh sebab itu pelaksanaan divestasi merupakan implementasi atas kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pemerintah Indonesia memiliki kapasitas keuangan untuk mengambil alih semua saham divestasi. Dalam periode estimasi yang diusulkan paling lambat sampai akhir 2018.

Sementara tanggapan Freeport terhadap Posisi Pemerintah adalah, Freeport telah sepakat untuk mendiskusikan dengan pemerintah mengenai waktu penyelesaiannya divestasi, Freeport telah mengusulkan agar divestasi awal berlangsung sesegera mungkin, melalui IPO dan divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerinta‎h.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Kedua, tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI. Pada pasal 24 menunjukkan, jika setelah penandatanganan perjanjian ini, maka undang-undang, peraturan atau kebijakan yang efektif , tidak memberatkan‎ persyaratan divestasi dari yang kurang memberatkan untuk para pihak dalam hal ini persetujuan.

Freeport menerapkan persyaratan divestasi yang kurang memberatkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang merevisi persyaratannya untuk kepemilikan Indonesia sampai 5 persen (dikonfirmasi dengan surat BKPM tertanggal 20 Maret 1997). GR 20/1994 kemudian dimodifikasi agar memungkinkan untuk 100 persen kepemilikan asing.

Dalam surat tersebut, ‎F‎reeport juga menolak perhitungan divestasi pemerintah. Pemerintah memiliki posisi hitungan nilai saham 51 persen berdasarkan perhitungan manfaat kegiatan usaha pertambangan sampai 2021 saja, sesuai dengan berakhirnya Kontrak Karya (KK).‎

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Setelah 2021 mendapat nilai manfaat, perpanjangan sampai 2031 akan dinikmatisaling menguntungkan oleh pemegang saham. Dalam tanggapannya Adkerson mengatakan, Freeport telah dengan gigih mempertahankan setiap divestasi harus mencerminkan nilai pasar sampai tahun 2041, perhitungan nilai dengan menggunakan standar internasional.

Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi sampai tahun 2041. Pasal 31 KKmenyatakan “Perjanjian ini harus memiliki jangka waktu awal 30 tahun sejak tanggal tersebutpenandatanganan persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan menjadiberhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut dari istilah tersebut,tunduk pada persetujuan pemerintah Pemerintah tidak akan masuk akal menahan atau menunda persetujuan tersebut. Permohonan semacam itu oleh Perusahaan mungkindibuat setiap saat,”

Posisi pemerintah berikutnya adalah, divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru (right issue) oleh PTFI yang seluruhnya akan diambil alih oleh peserta Indonesia. Hali ini mengacu pada Kontrak Karya Pasal 24 ayat 2.e divestasi dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Surat CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson ke Sri Mulyani.

Namun keinginan tersebut tidak disetujui, Adkeron dalam suratnya menulis. Freeport akan melakukan divestasi melalui penjualan saham yang dimiliki oleh FCX dan PT ‎Mitra Joint Venture, akan membahas kapitalisasi PTFI untuk memastikan perusahaan dapat melakukan investasi modal di masa depan.

Penerbitan saham baru akan membutuhkan investasi yang lebih besar oleh peserta Indonesia mencapai 51 persen, serta akan menghasilkan overcapitalisasi PT Freeport Indonesia dan struktur modal yang tidak efisien.

“Freeport akan mengkaji ulang dengan rencana Pemerintah untuk mendanai modal pengeluaran,” ujar Adkerson.

Hingga kini Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama belum memberikan tanggapan terkait surat tersebut.

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson saat menyampaikan pernyataan dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). (Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar)

Begitu juga dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti masih enggan menanggapi beredarnya surat penolakan.

“Kami belum bisa memberikan komentar,” ujar dia kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Hingga saat ini tutur Nufransa, Kementerian Keuangan belum bisa memastikan apakah surat dari Bos Freeport kepada Sekjen Kemenkeu yang diberitakan benar atau tidak. “Kami juga belum lihat suratnya,” kata dia.

 

Artikel Lain