Hukum

KY: Hakim Praperadilan Setnov Sudah 4 Kali Dilaporkan karena Pelanggaran Kode Etik

Cepi Iskandar, hakim tunggal praperadilan yang diajukan Setya Novanto, tercatat sudah berkali-kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) lantaran diduga melakukan pelanggaran kode etik kehakiman.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, dalam diskusi bertajuk “Golkar Pasca Putusan Praperadilan” yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

“Sudah 4 kali dilaporkan ke Komisi Yudisial,” kata Aidul. (Baca: Praperadilan Novanto Menang, Hakim Cepi: Penetapan Tersangka oleh KPK Tidak Sah)

Menurut Aidul, Cepi pernah dilaporkan ketika menjadi hakim di Purwakarta pada 2014 silam. Lalu pada 2015, saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Depok. Dan sempat juga dua kali dilaporkan ke KY ketika bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2016 lalu. Di PN Jaksel Cepi dilaporkan saat menangani suatu kasus perdata dan juga praperadilan.

“Tapi semuanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik,” ucap Aidul.

Ia menjelaskan, dalam kasus Setya Novanto alias Setnov, laporan terhadap hakim Cepi juga sudah masuk ke KY.

KY berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan pengumpulan fakta serta bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan.

Ia menambahkan, selama proses praperadilan Setnov berjalan, KY mengaku terus melakukan pemantauan. Namun, tidak bisa langsung memberikan opini sebab dikhawatirkan akan memengaruhi independesi hakim.

Hakim Cepi Iskandar menilai penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Selanjutnya KPK harus menghentikan penyidikan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar hakim Cepi dalam persidangan. (Baca: 6 Kejanggalan Sidang Praperadilan Setnov Menurut ICW)

Siapa Cepi Iskandar?

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutisna mengatakan Cepi dipilih menjadi hakim yang menangani praperadilan yang diajukan oleh Novanto karena paling senior di antara hakim lain. Selain itu Cepi juga dinilai memiliki integritas baik.

“Beliau sudah senior juga sudah teruji integritasnya,” kata dia.

Cepi bukanlah orang baru di lembaga yudikatif. Pria kelahiran 15 Desember 1959 (57 tahun) itu sudah berkecimpung di lembaga peradilan 25 tahun.

Sebelum bertugas di PN Jaksel, Cepi pernah menjadi Ketua PN Purwakarta pada periode 2013-2015. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua di PN Depok, Humas di PN Bandung dan bertugas di PN Tanjung Karang, Lampung pada periode 2011-2012.

Dari data yang berhasil dihimpun, hakim Cepi telah tiga kali menyidangkan perkara mengenai tindak pidana korupsi.

Pada 2007 Cepi sempat ditunjuk sebagai ketua majelis hakim kasus korupsi pengadaan buku fisika dan biologi untuk sekolah menengah pertama dengan terdakwa Joko Sulistio. Saat itu ia tengah mengabdi di Pengadilan Negeri Bandung.

Cepi yang memimpin sidang, memberi putusan bahwa Joko tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan divonis bebas olehnya.

Padahal Joko saat itu mejabat sebagai ketua pengadaan buku SLTP pada Dinas Provinsi Jawa Barat dan diduga telah merugikan negara sebesar Rp 5,1 miliar.

Selain itu, pada 2011 saat bertugas di PN Tanjung Karang, Cepi sempat memimpin majelis hakim dalam perkara korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) dengan terdakwa Hariadi Sadono. Hariadi diketahui merupakan mantan Direktur PT PLN (Persero) Lampung.

Pada perkara korupsi yang merugikan negara hingga Rp 42,3 miliar itu Cepi menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 36 bulan kurungan penjara.

Cepi juga menjatuhkan vonis tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 137,38 juta subsider dua tahun kurungan apabila tak dibayarkan.

Putusan yang dijatuhkan Cepi saat itu terhitung lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Padahal, dalam pembacaan surat tuntutan, jaksa meminta hakim memvonis Hariadi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Selanjutnya, pada tahun 2012, masih di PN Tanjung Karang, Cepi sempat mengadili mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Sauki Shobier dalam perkara korupsi dana retensi pembangunan infrastruktur senilai Rp1,9 miliar.

Pada perkara ini, Cepi menghukum Sauki 18 bulan kurungan penjara serta denda Rp75 juta subsider tiga bulan kurungan.

Terbaru, Cepi menolak gugatan praperadilan Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang tidak terima status tersangka.

Hary menggugat Bareskrim Mabes Polri karena menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pesan pendek berisi nada ancaman terhadap Jaksa Yulianto.

 

 

Artikel Lain