Hukum

Protes Namanya Disebut dalam Sidang Suap, Fahri Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu Pembekuan KPK

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah (Foto: Lamhot Aritonang)

Nama Ketua DPR Fahri Hamzah ikut terseret di persidangan kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Berawal dari pernyataan Anggota auditor VII BPK Eddy Moelyadi mengenai pemberian penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPR hanya supaya Fahri Hamzah dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin tidak marah. Selain DPR, penilaian opini WTP pun diberikan ke MPR.

Eddy Moelyadi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes Jarot Budi Prabowo.

Tidak lama setelah namanya disebut dalam sidang, Fahri Hamzah langsung melontarkan pernyataan tertulis. Eks politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan kekesalannya. Bahkan, Fahri meminta supaya Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengimbau Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perppu untuk menghentikan KPK sementara Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan,” ujar Fahri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/9).

Dasarnya, Fahri menilai Jaksa KPK telah mengarahkan Eddy untuk menyebut namanya dan Ade Komarudin dalam persidangan. Oleh Fahri KPK juga disebut telah terlalu sering memberikan pertanyaan kepada saksi atau tersangka terkait hal-hal yang tidak ada hubungan dengan perkara.

Arahan pertanyaan itu, kata Fahri, sering dilakukan di gedung KPK, rumah sekap, hingga ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan.

Tujuannya, menurut Fahri, tidak lain untuk untuk membungkam pihak-pihak yang selama ini bermasalah atau kritis terhadap KPK. Fahri mengklaim dirinya juga kerap menjadi korban rekayasa agar bungkam mengkritisi lembaga antirasuah tersebut.

“Motif pemerasan (bullying) KPK adalah untuk mempermudah penghukuman yang dilakukan di persidangan Tipikor. Selain itu, juga untuk membungkam mulut pejabat bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK,” ujarnya.

Selain itu, Fahri menambahkan, KPK kerap kali mengumpulkan informasi secara ilegal, yakni lewat penyadapan, terhadap para pejabat negara untuk mengorek rahasia mereka. Rahasia itu dijadikan bahan untuk me-bully atau mengancam para pejabat negara.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, KPK tidak jarang menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan barter dengan sikap pribadi atau sikap resmi lembaga tersebut. Contohnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang sering menyeret sejumlah nama petinggi partai ke dalam kasusnya. Hal ini, kata Fahri, adalah contoh perjanjian antara Nazaruddin dengan KPK supaya kasusnya tidak dilanjutkan.

“Ada partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin tapi karena barter perjanjian, akhirnya tidak dilanjutkan. Di sisi lain, ada banyak partai yang sengaja ditargetkan,” ujarnya.

 

Artikel Lain