Hankam

SETARA Institute: Gatot Nurmantyo Pimpinan Terburuk TNI Sepanjang Era Reformasi

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Jurnalpolitikcom – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai sebagai pemimpin militer terburuk sepanjang era reformasi. Hal tersebut dikarenakan pernyataan politisnya yang terlalu blak-blakan. Padahal sebagai unsur pertahanan Indonesia, militer dilarang berpolitik.

“Cara Gatot Nurmantyo memimpin TNI adalah yang terburuk sepanjang era reformasi. Bukan karena melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka, tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antarinstitusi negara seperti Polri, BIN, dan Kemenhan,” ujar Ketua SETARA Institute, Hendardi melalui keterangan tertulis, Minggu 24 September 2017.

Sebagaimana diketahui, Gatot sempat mengungkapkan adanya 5.000 pucuk senjata api yang didatangkan secara ilegal. Pernyataan tersebut juga mengarah pada adanya rencana penyerangan.

Baca: Soal Isu 5.000 Senjata Ilegal, Panglima TNI: Saya tidak pernah “Press Release”

Hendardi melihat pernyataan itu menjadi teladan buruk bagi prajurit yang selama ini diajari disiplin.

Para pasukan dibatasi koridor disiplin dan membangun relasi yang kuat dan sehat dengan Polri, untuk mengantisipasi tingginya frekuensi politik antar kedua institusi.

“Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI,” kata Hendardi.

Menurut dia, pernyataan Gatot seperti ini sudah terjadi kesekian kali di September 2017. Hendardi mengatakan Gotot terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI.

“Selain isu PKI, pemutaran film G30SPKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, adalah akrobat politik Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun,” kata Hendardi.

Baca: Dinilai sedang Cari Momentum Politik, Jokowi Diminta Hati-hati atas Pernyataan Gatot

Sementara PT Pindad (Persero) membenarkan adanya pembelian senjata. Namun jumlahnya bukan 5.000, melainkan 500 pucuk senjata laras pendek.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pindad Bayu A Fiantori mengatakan pembelian senjata tersebut ditujukan untuk Badan Intelijen Nasional (BIN).

“Benar, (itu) sebagai kelengkapan tugas saja di polsus (polisi khusus),” ujar Bayu melalui pesan singkat, Minggu 24 September 2017.

Pernyataan Bayu turut menguatkan klarifikasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang mengklaim pengadaan ratusan senjata untuk BIN dalam rangka keperluan pendidikan inteligen.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto sudah meluruskan isu pembelian 5.000 pucuk senjata ini. Wiranto mengakui ada pembelian senjata, tapi tidak berjumlah ribuan.

“Sekarang sedang bergulir di tengah masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Apakah ini karena keadaan Indonesia yang sudah genting, ada sesuatu kekuatan yang ingin (pemberontakan) seperti tahun-tahun dulu melakukan aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional,” kata Wiranto, Minggu 24 September 2017.

Baca: Wawancara Panglima TNI Gatot Nurmantyo Soal Film G30S/PKI: Tidak Ada yang Bisa Pengaruhi Saya Kecuali Presiden

Wiranto mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan institusi terkait. Wiranto menyimpulkan isu ini menjadi liar karena faktor komunikasi yang tidak tuntas.

“Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad, yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN,” ucap dia.

 

Artikel Lain