Hankam

SETARA Institute: Pernyataan Gatot Nurmantyo Pelanggaran Serius Undang-Undang

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Istimewa/Puspen TNI)

Isu tentang adanya sebuah intitusi di luar TNI yang mencoba mendatangkan 5.000 pucuk senjata api dari luar negeri disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan dengan mantan petinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri para senior jenderal (purn) TNI, seperti Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI, mantan Wapres RI Tri Sutrisno, Laksamana (purn)TNI Purn Widodo AS, Laksamana (purn) TNI Agus Suhartono. Selain itu hadir juga Prabowo Subianto, Sutiyoso, Agung Gumelar, hingga mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy, Gatot Nurmantyo menyatakan ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata api secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Joko Widodo.

“Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer,” ujar Gatot Nurmantyo.

“Memakai nama presiden. Seolah-olah dari presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” tambah Gatot Nurmantyo.

Meski demikian, Gatot tidak menjelaskan lebih lanjut soal institusi yang mencoba membeli 5.000 pucuk senjata api itu.

Gatot pun kembali menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata, selain TNI dan Polri.
Selain itu Polri juga tidak diizinkan memiliki senjata yang bisa menyerang alat tempur TNI, jika hal tersebut dilakukan maka TNI akan menyerbu Polri.

“Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada. Ini ketentuan,” tegas Gatot.

Pelanggaran serius oleh Panglima TNI

Menanggapi hal tersebut, Ketua SETARA Institute, Hendardi menyatakan, ancaman yang dilontarkan Gatot Nurmantyo tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Hendardi menegaskan, Pasal 3 dan Pasal 17 regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan perang adalah otoritas sipil.

Pasal 3 ayat (1), misalnya, berbunyi “Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.” Sementara pada Pasal 17 ayat (1) secara eksplisit berbunyi “Kewenangan dan Tanggung Jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.”

Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Selain itu, kata Hendardi, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas inteleijen adalah hanya mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni Presiden.

“Panglima TNI jelas a historis dengan hakikat reformasi TNI baik yang tertuang dalam TAP MPR, Konstitusi RI maupun dalam UU TNI dan UU Pertahanan,” kata Hendardi dalam siaran pers, Minggu (24/9/2017).

Hendardi menyatakan, pernyataan Panglima TNI menunjukkan teladan buruk bagi prajurit yang justru selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan institusi Polri, akibat tingginya frekuensi konflik antar-dua institusi ini.

Namun, kata Hendardi, alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Jenderal Gatot, yang sepanjang September ini terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI.

Karena itu, Hendardi berkata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti berhati-hati mengambil sikap atas tindakan yang dilakukan oleh Panglima TNI tersebut. Hendardi beralasan, sebab Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya.

Berikut pernyataan lengkap Hendardi, Ketua SETARA Instutute:

1. Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas inteleijen adalah hanya mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden. Panglima TNI jelas a historis dengan hakikat reformasi TNI baik yang tertuang dalam TAP MPR, Konstitusi RI maupun dalam UU TNI dan UU Pertahanan.

2. Pernyataan Panglima TNI menunjukkan teladan buruk bagi prajurit yang justru selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan institusi Polri, akibat tingginya frekuensi konflik antardua institusi ini. Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI, yang sepanjang Bulan September ini terus mencari perhatian publik dengan pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI. Selain isu PKI, pemutaran film G30SPKI, perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, pengukuhan diri sebagai Panglima yang bisa menggerakkan dan memerintahkan apapun pada prajuritnya, adalah akrobat politik Panglima TNI yang sedang mencari momentum politik untuk mempertahankan eksistensinya jelang masa pensiun.

3. Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya. Perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada jajarannya untuk memutar film G30S PKI menggambarkan perspektif dan sikap politik Panglima TNI atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966. Alih-alih mendukung rencana pemerintah yang berencana menggali kebenaran persitiwa tersebut, Gatot justru bersikap sebaliknya mempromosikan kebencian kepada orang-orang yang dituduh PKI di masa lalu, meskipun hingga kini kebenaran peristiwa tersebut belum terungkap.

4. Sebagaimana diketahui film G30S PKI adalah film indoktrinatif yang diproduksi oleh Orde Baru untuk membenarkan tindakan penguasa baru itu menciptakan stabilitas politik pada masanya. Film tersebut juga menjadi instrumen menyebarkan kebencian, stigma, dan diskriminasi permanen pada orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Di sisi lain, pasca Orde Baru, muncul banyak versi tentang peristiwa tersebut. Bahkan pemerintah telah berencana untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang sesungguhnya. Jadi, rencana pemutaran film yang digagas oleh Panglima TNI hanyalah model dan cara Orde Baru untuk menanamkan kebencian tanpa reserve, tanpa interupsi, meskipun yang disuguhkan adalah peristiwa yang belum jelas kebenarannya. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya pemutaran film tersebut tidak lagi dilakukan.

5. Di tengah upaya pemerintah yang berencana mengungkap kebenaran dan keadilan atas peristiwa kemanusiaan tersebut, Jokowi semestinya bisa mendisiplinkan seluruh elemen di bawah tanggung jawabnya untuk tidak membuat kegaduhan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan. Dan yang paling utama, Jokowi menyegerakan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan atas pelanggaran HAM di 1965 tersebut. Dalam Nawacita, Jokowi-JK berjanji akan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965.

6. Dengan berbagai kontroversi yang dilakukan Panglima TNI, secara eksplisit terlihat kuat bahwa isu kebangkitan komunisme ternyata datang dari anasir-anasir TNI. Isu pembelian senjata, selanjutnya digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan efensif lanjutan institusi TNI. Cara Gatot Nutmantyo memimpin TNI adalah yang terburuk sepanjang era reformasi. Bukan karena melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan secara terbuka, tetapi karena membawa kembali TNI berpolitik bahkan dengan mengorbankan koeksistensi antarinstitusi negara seperti Polri, BIN, dan Kemenhan.

7. Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang.

Terima kasih.

nobar film g 30 s/pki

Surat Telegram perintah nobar film G 30 S/PKI yang beredar di sosial media. (Foto: istimewa)

Tanggapan Wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pun kemudian merespons pernyataan Gatot yang akhirnya menjadi polemik tersebut.

“Informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar-institusi yang belum tuntas,” demikian Wiranto dalam keterangan pers yang digelar pada Minggu (24/9/2017) sore.

Menurut Wiranto, setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindan oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen. Wiranto juga menjelaskan bahwa pengadaan senjata bukan 5.000 dan bukan senjata standar TNI sebagaimana diributkan.

Pengadaan seperti ini, kata Wiranto, izinnya bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian, maka prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden. Wiranto berharap, penjelasan yang disampaikan tersebut bisa meredakan polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut.

 

Artikel Lain