Hankam, Pemerintahan

Dinilai sedang Cari Momentum Politik, Jokowi Diminta Hati-hati atas Pernyataan Gatot

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan kabar adanya pembelian 5.000 senjata. Tak pelak pernyataan tersebut berbuntut panjang. Bahkan Menko Polhukam Wiranto pun sampai turun tangan untuk mengklarifikasi. Kendati demikian, Jokowi diminta untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi pun menilai apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Baca: SETARA Institute: Pernyataan Gatot Nurmantyo Pelanggaran Serius Undang-Undang

Gatot pertama kali menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter tersebut dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Walaupun Gatot mengungkapkannya hanya untuk internal, namun inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial hingga ramai digunjingkan.

Selanjutnya, Wiranto pada Minggu (24/9), menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Menurutnya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Baca selengkapnya: Soal Isu 5.000 Senjata Ilegal, Panglima TNI: Saya tidak pernah “Press Release”

 

Artikel Lain