Pemerintahan

Pemerintah Harus Lebih Memperhatikan Kesejahteraan Petani

Sudah tidak diragukan lagi akan kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia. Itu sebabnya, mengapa dari zaman dahulu hingga sampai saat ini banyak sekali negara asing yang ingin menguasai kekayaan alam negara Indonesia. Terlepas dari semua hal itu, pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan usaha pertanian. Program tersebut pun diberi nama Leading Program, yang fungsinya untuk memperkuat ekonomi daerah pedesaan melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam yang sudah ada. Dengan demikian, Leading Program akan berdampak bagi tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas kerjanya.

Negara Indonesia sendiri merupakan salahsatu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, dimana hal yang paling menonjolnya dalam sektor pertanian. Dengan kata lain, pemerintah akan lebih terfokuskan pada sektor pertanian dalam membangun negeri lewat swasembada pangan untuk memberantas kelaparan dan kemiskinan. Namun, hal tersebut tampaknya tidak bisa dicapai dengan mudah mengingat masih banyaknya pembangunan insfrastruktur yang terbengkalai.

Jika dilihat dari segi sektor pangannya, negara Indonesia sendiri mengandalkan kebutuhan pangan dari daerah-daerah pedesaan yang banyak berkontribusi dalam menyuplai hasil pertanian seperti Sayur, gula, beras, telur, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Berbicara hasil pertanian dari kacang-kacangan, pemerintah akan menerapkan harga baru pada kacang almond. Terdengar kabar bahwa harga kacang almond kiloan 2017 tersebut dibanderol dengan harga Rp 190.000 – 225.000 per kilonya. Namun, harga tersebut juga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari hasil panen kacang almond Nasional. Dengan harga jual kacang almond yang tinggi tersebut, tentu mampu menjadi salah satu solusi untuk mensejahterakan petani.

Mengenai alokasi dana untuk sektor pertanian dalam APBN, kementerian pertanian mendapatkan dana sebesar Rp 32, 85 trilyun dimana lebih besar dari dana tahun lalu yang mencapai Rp 16 trilyun. Anggaran tersebut pun direncanakan untuk mensejahterakan kehidupan para petani-petani lokal, yang hidupnya terbilang serba kekurangan. Pada kenyataanya pemerintah kita samasekali tidak berpihak pada petani-petani lokal, terutama dalam kebijakannya yang selalu mengimpor bahan pangan dari negara asing. Tentu saja kebijakan untuk mengimpor tersebut malah semaki membuat para petani kita hidup dalam keadaan serba kekurangan.

Alhasil, presiden Joko Widodo pun sempat meng-ultimatum para kabinetnya terutama kementerian pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan para petani Indonesia. Namun sayang, impian itu juga sama sekali belum dirasakan oleh para petani kita hingga sampai saat ini. Memang sangat miris mengingat negara kita yang kaya akan sumber daya alamnya, namun kehidupan para petaninya justru tidak sebanding dengan hasil panennya.

 

Artikel Lain