Hukum

Kasus Beras “Maknyuss”, PKS Ogah Dikait-kaitkan

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin

Dalam rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat meminta maaf kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Amran meminta maaf kepada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggrebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam jajaran komisaris PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera yang memproduksi beras merek Maknyuss dan Ayam Jago. Dua merek beras tersebut tengah menjadi pembicaraan karena diduga beras hasil oplosan.

“Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. Menteri berdalih, ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu menggoreng dan mengaitkan dengan PKS,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/7).

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin

Politisi PKS ini menggunakan kesempatan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemerintah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh kementan dan Polri.

“Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya,” kesalnya.

Tak hanya itu, Akmal juga menyesalkan penyajian data tentang beras yang dilakukan oleh pemerintah, pasalnya pemikiran tentang subsidi, HET, serapan beras serta produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal.

“Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis”, jelasnya.

Baca juga: Mensos Saja Bilang Beras yang Digerebek di Bekasi Bukan Rastra

Mentan Armran Sulaiman saat menjelaskan mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT IBU seusai penggerebekan bersama KPPU dan Kapolri.

Sebagaimana diketahui, Satgas Pangan menggerebek gudang beras milik induk usaha PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi pada hari Kamis (20/7) malam lalu. Dari hasil penggerebekan tersebut tim yang terdiri atas Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Syarkawi Rauf,  menemukan beras yang diduga oplosan dan dijual dengan harga Rp 20.400 per kg.

Terkait hal tersebut, PT IBU memberikan sejumlah klarifikasi. Ada lima poin utama yang dijelaskan dalam permasalah tersebut. Berikut isi dari klarifikasi PT IBU.

1. PT IBU tidak membeli beras bersubsidi RASTRA, melainkan membeli gabah dari petani dan beras dari RMU kecil/menengah.2. PT IBU memproduksi beras dalam kemasan sesuai dengan STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).

3. Tidak melakukan penimbunan beras.

4. PT IBU mencantumkan informasi nilai gizi berdasarkan hasil analisa kandungan dari laboratorium terakreditasi.

5. PT IBU menjual beras dalam kemasan berlabel dengan harga jual yang wajar kepada distributor.

Dalam keterangan tertulisnya  PT IBU juga menjelaskan bahwa pihaknya tak melakukan penimbunan beras. “Aturan Permendag melarang pelaku usaha melakukan penyimpanan beras melebihi 1,5 kali dari produksi (atau penjualan beras per bulan). Kapasitas produksi kami per bulan 4.000 ton, sementara beras yang diberi garis polisi 1.161 ton,” demikian tertuang dalam keterangan tertulis PT IBU.

“Polisi memasang garis polisi untuk menjaga agar barang tidak berpindah tempat. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwa gudang beras kami disegel oleh polisi dan dilarang untuk beroperasi,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan kritikannya kepada pemerintah sehubungan dengan kontroversi dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT IBU, politisi PKS Akmal Pasluddin menyatakan bahwa apa yang disampaikannya telah diterima pemerintah dengan pertimbangan bahwa pemerintah murni menjalankan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan PKS.

“Mentan sudah minta maaf pada PKS di forum Anggota Komisi IV di rapat kerja yang bersifat terbuka”, terangnya.

Akmal mengkritik keras pemerintah, dimana kritikannya itu disampaikan langsung dihadapan Arman Sulaiman. Menurutnya, pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara, pasalnya Kementerian Pertanian, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyus dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra, namun disisi lain antara Kemensos dengan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin atau rastra yang dioplos.

 

Artikel Lain