Legislatif

Kasus Setnov, Bisa-bisa Golkar Tak Punya Wakil Lagi di DPR

golkar

Jurnalpolitikcom – Badai kembali menerpa partai Golkar. Gara-gara Setya Novanto (Setnov) terbelit kasus korupsi proyek e-KTP, elektabilitas Golkar pun terus melorot. Jika dibiarkan, besar kemungkinan partai berlambang pohon beringin ini tidak mampu lolos ambang batas parliamentary threshold empat persen.

Berdasarkan survei terakhir yang dirilis sebuah media, elektabilitas Partai Golkar bulan Juli ini berkisar tujuh persen. Itulah tren penurunan yang terus dialami Partai Golkar setelah bulan lalu elektabilitasnya berada di kisaran sebelas persen.

Di hadapan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung pun mengungkapkan kerisauannya dengan kondisi partainya kini.

“Saat ini opini publik (terhadap Golkar, Red) sangat kuat. Ini cobaan yang sangat besar,” ujar Akbar.

Akbar pun khawatir status tersangka Setnov berdampak luas pada institusi Partai Golkar. Proses peradilan yang berlangsung lama, di tengah posisi Setnov sebagai pimpinan partai, bakal dilihat publik sebagai bagian yang sama.

“Tren yang ada sekarang akan terus turun. Kalau lebih dari empat persen, Golkar masih punya wakil. Kalau di bawah empat persen? Saya tak bisa bayangkan Golkar tak punya wakil di DPR,” kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.

Dalam pertemuan dengan GMPG tersebut, Ahmad Doli Kurnia selaku deklarator meminta dewan kehormatan melakukan langkah-langkah penyelamatan.

Berdasarkan anggaran dasar partai disebutkan bahwa dewan kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai Golkar.

“Sikap yang ditunjukkan DPP seakan menutup mata terhadap pandangan yang berkembang di masyarakat atas kasus megaskandal korupsi e-KTP,” tuturnya.

Doli meminta Dewan Kehormatan Partai Golkar menentukan sikap. Sebab, dewan pembina yang dipimpin Aburizal Bakrie dan dewan pakar pimpinan Agung Laksono justru mendukung langkah DPP yang mempertahankan Setnov.

“Cukup mengherankan, dewan yang lain malah memberikan dukungan, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, ini terkait dengan etika Partai Golkar,” ujarnya.

Akbar Tanjung yang merupakan mantan ketua DPR berjanji akan membahas aduan tersebut dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar B.J. Habibie. Pembahasan itu menunggu kepulangan presiden ketiga RI tersebut yang saat ini masih berada di luar negeri.

 

Artikel Lain