Hukum

Anggota DPRD Mojokerto Terjaring OTT KPK, Berikut Fakta-faktanya

Juru Bicara KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat (16/6/2017) tengah malam. Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

“Benar, Jumat tengah malam kemarin ada kegiatan OTT oleh tim kami di Mojokerto,” kata Febri, Sabtu (‎17/6/2017).

OTT diduga menyangkut anggota DPRD Mojokerto.

Meski demikian Febri masih belum mau memberi keterangan lebih detail terkait OTT tersebut. Dan ia berjanji KPK akan memberikan keterangan lengkap lewat konferensi pers Sabtu (‎17/6/2017) sore.

 Namun ada beberapa informasi yang kami himpun dari OTT tersebut.

Ruangan di DPRD Mojokerto disegel KPK

KPK melakukan serangkaian penggeledahan dan penyegelan di beberapa ruangan di DPRD Mojokerto. Hal itu diungkapkan oleh sang ketua KPK, Agus Rahardjo, pada Sabtu (17/6/2017).

Setidaknya ada tiga ruangan yang kini telah disegel lembaga anti-rasuah tersebut, yaitu ruang pimpinan DPRD, sekretaris DPRD, dan Komisi III DPRD.

Pintu ruangan DPRD Kota Mojokerto, Jatim yang disegel oleh KPK, Sabtu (17/6/2017) dini hari. (Foto: Surya/Fatkul Alamy)

Dicokok saat transaksi suap

Dari mereka yang diamankan terdapat penyelenggara negara yang merupakan seorang anggota DPRD Mojokerto dan seorang pejabat di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mojokerto.

Mereka ditangkap tim Satgas KPK saat sedang bertransaksi suap. Suap tersebut diduga berkaitan dengan pemulusan anggaran di salah satu dinas di Mojokerto.

Pihak-pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam operasi ini tim Satgas KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga merupakan barang bukti suap.

Namun belum diketahui secara pasti berapa jumlah uang tersebut.

Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto ikut terjaring

Berdasar informasi yang kami dapat, mereka yang diamankan Satgas KPK diduga terkait OTT adalah Ketua DPRD Purnomo (PDIP), Wakil Ketua DPRD Umar Faruq (Ketua DPD PAN), Wakil Ketua Abdullah Fanany (PKB), dan Kepala Dinas PU Kota Mojokerto Wiwid Febrianto.

KPK membekuk mereka saat melakukan hearing tengah malam.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo.

Langsung diberhentikan jika jadi tersangka

DPP PDI Perjuangan langsung menanggapi adanya operasi tangkap tangan tersebut.  Pihaknya mengaku akan langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai seandainya Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo benar-benar terlibat.

Hal itu sesuai dengan protap partai yang juga sudah diumumkan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia.

Ahmad Basarah

Ahmad Basarah

“Kami terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Dari informasi yang kami terima diduga tersangka menerima suap Rp 30 juta yang alasannya untuk keperluan Lebaran” kata Ahmad Basarah, Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan kepada Tribunnews.com, Sabtu (17/6/2017).

Menurut Ahmad Basarah, bagi DPP PDI Perjuangan, kader partai yang menjadi tersangka OTT KPK sudah tidak ada toleransi lagi karena berapapun jumlah barang buktinya, biasanya KPK sudah memiliki bukti-bukti kuat sebelum melakukan OTT.

“Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi,” kata Ahmad Basarah.

Salah satu tujuan pemberhentian otomatis bagi tersangka OTT KPK dari kader PDI Perjuangan juga ingin memunculkan efek jera bagi penyelenggara negara yang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi di manapun.

 

Artikel Lain