Hukum

Mahfud MD Pertanyakan Urgensi Pansus Angket KPK Panggil Miryam

Mahfid MD
Mahfid MD

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menanggapi rencana Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korups e-KTP, Miryam S. Haryani, untuk dimintai keterangan pada Senin (19/6/2017).

Rencananya, Miryam akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Menurut Mahfud MD, materi pembukaan rekaman Miryam S Haryani yang diajukan DPR untuk hak angket KPK salah. Menurutnya, hal ini tidaklah penting.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) itu menjelaskan, materi hak angket berdasarkan undang-undang seharusnya memuat beberapa kriteria, antara lain hal penting yang bukan masalah rutin, memiliki nilai strategis, dan berpengaruh luas bagi masyarakat.

“Ini pentingnya apa? Urusan pengakuan Miryam S Haryani yang mengaku ditekan itu kan hal biasa saja. Nggak ada yang gawat di situ. Sudah dibuktikan di praperadilan, sudah benar. Apa lagi?” ujar Mahfud dalam konferensi pers penyerahan petisi APHTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas kepada pimpinan KPK di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Pembukaan rekaman pemeriksaan tersebut, kata Mahfud, tidak memiliki nilai strategis dan tidak berpengaruh terhadap masyarakat.

Mahfud juga mengimbau agar materi hak angket tidak boleh melebar. Penetapan materi setelah pembentukan panitia juga melanggar prosedur.

“Hak angket harus fokus apa yang mau diangket. Kalau nanti masalahnya mau dicari oleh panitia itu nggak boleh. Dibentuk dulu panitianya, baru dicari masalahnya, itu nggak boleh. Tidak fair secara hukum,” ucapnya.

Pansus Angket KPK akan memanggil Miryam untuk dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

“Hari ini keputusannya kami akan panggil pertama kali untuk konfirmasi adalah Bu Miryam Haryani,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

“Beliau ini yang telah memberikan surat yang menegaskan bahwa sejumlah orang yang telah dituduhkan memberikan tekanan dan Beliau bilang di surat enggak diberikan tekanan. Akan dipanggil pada hari Senin setelah rapat paripurna,” lanjut dia.

Ia mengatakan, pemanggilan Miryam diputuskan oleh seluruh anggota Pansus Angket KPK yang hadir pada rapat tersebut.

KPK telah menahan Miryam beberapa waktu lalu. Terkait pemanggilan ini, Pansus Angket akan mengirimkan surat kepada KPK agar mengizinkan Miryam keluar dari tahanan.

Pansus berharap agar KPK memberikan izin kepada Miryam untuk memenuhi undangan Pansus Angket KPK.

“Seharusnya karena itu permintaan Pansus harusnya diberikan,” kata politisi Nasdem itu.

Pansus angket KPK terbentuk pada Rabu (7/6) dengan Agun Gunandjar (Golkar) sebagai ketua. Pansus angket juga dipimpin Risa Mariska (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Pembentukan pansus ini berawal dari usulan hak angket terkait dengan rekaman pemeriksaan Miryam dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Pansus akhirnya terbentuk dengan tujuan menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.

 

Artikel Lain