Legislatif

Muhammad Syafi’i: Gerindra Tidak Mau Presidennya Jokowi, Tapi Ini Demokrasi

Muhammad Syafi'i
Muhammad Syafi'i

JURNALPOLITIKCOM – Partai Gerindra menilai Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keputusan rapat paripurna yang sah.

Oleh sebab itu, partai besutan Prabowo Subianto itu akhirnya memilih mengirimkan wakilnya meskipun sempat menolak dan walk out saat rapat paripurna.

Muhammad Syafi’i yang menjadi salah satu wakil dari Gerindra dalam Pansus Hak Angket tersebut mengatakan, pihaknya memilih mengirimkan wakil sebab menghormati demokrasi. Padahal sebelumnya Gerindra sempat menolak dan walk out di rapat paripurna pembentukan Pansus.

“Gerindra juga tidak mau Presidennya Jokowi [Joko Widodo], tapi ini demokrasi, ketika diputuskan Presidennya Jokowi maka kami ikuti,” katanya, Senin (12/6/2017).

Syafi’i mengajak masyarakat untuk melihat hak angket sebagai upaya memperkuat KPK, bukan sebaliknya. Panita angket nantinya dapat membersihkan KPK dari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum internal ataupun pimpinan.

“Panitia angket nanti dapat merekomendasikan perbaikan SOP [standard operational procedure],” katanya.

Terkait laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak Pansus Hak Angket KPK kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Syafi’i pun tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, siapapun boleh mengadu ke MKD asalkan memiliki dasar dan klausul yang kuat.

Dengan demikian MKD akan tetap memproses laporan tersebut jika memenuhi syarat.

“Kalau tidak memenuhi syarat maka MKD tidak akan menindaklanjuti laporan itu. Kalau memenuhi klausul ditindaklanjuti,” katanya.

 

Artikel Lain