Hukum

Arswendo Atmowiloto: Pembentukan Pansus Angket KPK Tak Waras

Budayawan Arswendo Atmowiloto

JURNALPOLITIK.COM – Budayawan Arswendo Atmowiloto blak-blakan menyebut, langkah DPR yang membentuk Panitia Khusus Angket KPK sebagai kebijakan yang tidak waras.

Atas dasar itulah Arswendo bersama beberapa seniman dan budayawan berkumpul menggelar kegiatan bertajuk ‘Maklumat Budaya Tolak Angket KPK’. Mereka menggalang dukungan lewat pesan berantai di aplikasi WhatsApp dan situs-situs media sosial lainnya.

“Ini ide awalnya dari Harry Tjahjono. Kami melihat ini (pembentukan Pansus Angket KPK) tidak waras,” kata Arswendo kepada CNNIndonesia.com, Minggu (11/6).

Arswendo mengatakan, ‘Maklumat Budaya Tolak Angket KPK’ bertujuan untuk mengingatkan bahwa DPR telah salah mengambil keputusan dengan membentuk Pansus Angket KPK.

Selain itu, Arswendo pun menilai Pansus Angket KPK sengaja dibentuk DPR untuk melemahkan lembaga anti-rasuah itu.

“Kami mau ingatkan mereka (DPR), kalian tidak bisa begini,” ucapnya.

Selanjutnya, menurut Arswendo, kegiatan yang mereka selenggarakan akan melahirkan sebuah petisi supaya DPR membubarkan Pansus Angket KPK. Petisi tersebut akan disampaikan langsung ke DPR dalam satu atau dua hari mendatang.

Beberapa nama seniman dan budayawan yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Dito Sugiton Herutomo, Butet Kartaredjasa, Eindy Harsanto, Sys Ns, Renny Djajoesman, Hadi S Purwanto, dan Riesta.

Ada pula Margareta, Sambas, Sandra Susana, Wany Bhakti, Dharmesty, Toha Mantik, Anton Jaftonan, Bismarck Arandito, Tony Tomasoa, Felix Tahilatu, Harry Krisna Triastantya, Duma Tandu, Jeffrey T, serta Reny Budi Hastuti.

Diketahui, hak angket untuk KPK diusulkan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Bertujuan untuk menyelidiki pernyataan Miryam S Haryani yang mengaku ditekan anggota DPR saat diperiksa KPK dalam perkara korupsi e-KTP.

Salah satu yang ingin diketahui adalah rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam. Mereka yang disebut Miryam kepada penyidik KPK sebagai pengancamnya adalah Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Syafruddin Suding, Desmon J Mahesa serta Bambang Soesatyo.

Untuk anggaran, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar memproyeksikan anggaran pansus mencapai Rp3,1 miliar hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket.

(Baca: DPR yang Gigih Lawan KPK Tapi Doyan Bolos)

Selain untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan, anggaran itu sudah termasuk untuk kepentingan konsinyering para ahli yang diundang hingga kunjungan ke luar kota.

 

Artikel Lain