Hukum, Legislatif

Hidayat Nur Wahid: KPK Jangan Jadi Corong Bungkam Orang-orang Kritis

hidayat nur wahid
Hidayat Nur Wahid

JURNALPOLITIKCOM – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, saat ini ada kecenderungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat untuk membungkam pihak-pihak yang mengeritik pemerintah.

Hal tesebut ia ungkapkan di hadapan wartawan seusai menjadi pembicara di diskusi madrasah anti korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Awalnya Hidayat berbicara soal hak angket KPK di DPR. ia menegaskan, meskipun PKS tak mengirimkan wakil ke Panitia Khusus (Pansus) hak angket, pihaknya akan tetap kritis mengawasi kebijakan KPK.

Hal itu, menurut Hidayat, agar KPK bisa menjadi lembaga yang lebih baik dalam memberantas kasus korupsi.

“Kami di PKS sikap kami jelas tidak mendukung hak angket terhadap KPK, bukan karena kami tidak mengkritisi KPK,” ujar Hidayat

KPK, kata dia, harus betul-betul membuktikan mampu memberantas korupsi secara profesional, adil, jujur, tidak tebang pilih, serta tidak mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu.

“Tidak jadi corong untuk membungkam orang-orang kritis terhadap Pemerintah,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurut Hidayat, mensinyalir diseretnya nama mantan Ketua Umum PAN Amien Rais dalam korupsi alkes sebagai bukti adanya kecenderungan lembaga anti-rasuah itu telah menjadi alat untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

“Misalnya, ketidakadilan. Kalau tiba-tiba nama Pak Amien Rais disebut. Sementara itu sangat sumir dan Pak Soetrisno Bachir sudah menjelaskan bahwa itu adalah bantuan dari beliau dan tidak ada hubungannya dengan bu Siti Fadilah apalagi dengan korupsi,” kata dia.

Hidayat kemudian membandingkan dengan beberapa kasus yang menurutnya sudah jelas terindikasi korupsi tapi malah tidak ditindaklanjuti.

Salah satunya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan ada kerugian negara.

“Seperti itu lah. Kami mengkritisi KPK terus menerus sekalipun kami mendukung KPK tetap ada untuk memberantas korupsi,” kata Hidayat.

Diketahui, hingga kini, telah ada tujuh fraksi yang mengirimkan wakilnya ke pansus hak angket KPK. PKS sendiri tegas menyatakan tidak mendukung hak angket tersebut dan tak akan mengirim perwakilan.

Selain PKS, Demokrat juga menolak. Sementara PKB belum ada sikap.

 

Artikel Lain