Hukum, Legislatif

Anggaran Pansus KPK Capai 3 M Lebih, Ini Tanggapan Fadli Zon

Fadl Zon
Fadl Zon

JURNALPOLITIKCOM – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wajar anggaran panitia khusus hak angket KPK yang mencapai Rp3,1 miliar. Menurutnya itu sudah sesuai kebutuhan dan ia anggap masih dalam taraf normal.

“Sesuai kebutuhan. Artinya untuk rapat, investigasi, tergantung program mereka, karena mereka sendiri yang akan menyusun agenda tahap-tahap​ dan sebagainya,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6).

Penentuan anggaran tersebut, kata Fadli, berdasarkan agenda kerja yang direncanakan. Sehingga, dia menganggap nominal itu sudah sesuai dengan hasil yang ditargetkan.

“Saya kira angka itu masih normal, saya kira nanti sesuai dengan hasil,” kata Fadli.

Dalam rapat pansus pada Kamis (8/6), disepakati anggaran sebesar Rp3,1 miliar untuk kerja pansus selama 60 hari.

“Sekitar Rp3 miliar, selama 60 hari ini. Sebetulnya itu untuk konsumsi selama rapat-rapat,” tutur anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eddy Kusuma Wijaya, kepada Tirto.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2014).

Baca: DPR yang Gigih Lawan KPK Tapi Doyan Bolos

Selain konsumsi, meurut Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar, anggaran tersebut juga untuk ongkos penyelidikan, termasuk untuk kepentingan konsinyering para ahli yang diundang hingga kunjungan luar kota.

“Anggaran mencapai Rp 3,1 miliar. Perinciannya termasuk konsinyering, untuk kunjungan ke luar kota, termasuk untuk kepentingan undang para pakar, ahli, yang berkaitan dengan tugas angket,” ujar Agun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Hingga kini, sudah delapan fraksi partai di parlemen yang telah mengirim wakilnya ke pansus angket KPK. Dua fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, tidak mengirimkan wakilnya.

Terkait surat yang dilayangkan pansus kepada pimpinan dewan, Fadli mengatakan akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan. Surat itu berkaitan dengan pernyataan juru bicara KPK yang dianggap terlalu menyerang.

“Kalau itu sudah keputusan rapat di pansus tentu bisa kita teruskan,” ujar Fadli.

Fadli pun berpendapat, seharusnya sebagai juru bicara KPK tidak boleh menyerang institusi lain. “Namanya saja jubir, jadi mestinya menghargai menghormati proses politik di DPR. Kalau dia sebagai pengamat silakan,” katanya.

 

Artikel Lain