Hankam

Komnas HAM Minta Jokowi Turun Tangan agar Polisi Hentikan Kasus Para Alumni 212

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

JURNALPOLITIKCOM – Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (9/6/2017). Salahs satu misi pertemuan tersebut adalah meminta Presiden Joko Widodo turun tangan agar kepolisian menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.

“Kami menghormati proses hukum yang ada di Kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di kepolisian,” ujar Pigai saat ditemui usai pertemuan.

Menurut Pigai, pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari pemantuan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni 212 dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pigai mengatakan, saat ini munculnya dugaan kriminalisasi ulama telah menyebabkan perpecahan di masyarakat dan terganggunya integritas nasional.

Pigai meminta Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hal tersebut kepada Presiden dan berharap pemerintah menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama alumni 212.

“Presiden dapat memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menutup atau SP3 atau deponering. Tapi sementara ini kami menghormati proses hukum,” ucapnya.

Pigai menganggap penghentian proses hukum oleh presiden bukan merupakan bentuk intervensi pemerintah.

Dia menyebut upaya tersebut merupakan langkah komprehensif Presiden untuk menghentikan kegaduhan.

“Tidak ada namanya juga menyelesaikan komperhensif atas permintaan Komnas HAM, jadi tidak ada intervensi hukum. Ini atas permintaan Komnas HAM,” kata dia.

Baca: Datangi Kemenko Polhukam, Komnas HAM Jadikan Google sebagai Rujukan

Selain itu dalam pertemuan tersebut Pigai juga mengungkapkan bahwa presidium alumni 212 dan tim advokasi komunitas muslim meminta rekonsiliasi atau perdamaian dengan pemerintah.

Tim advokasi komunitas muslim, kata Pigai, meminta Komnas HAM memediasi proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan pemerintah.

Permintaan itu ditindaklanjuti Komnas HAM dengan menyurati instansi pemerintah terkait, yakni Kemenko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung.

“Jadi hasil pertemuan tadi menindaklanjuti permintaan dari presidium alumni 212, termasuk pengacaranya komunitas muslim Habib Rizieq, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khathtath, aktivis Sri Bintang Pamungkas dan Bu Rachmawati,” ujar Pigai.

“Komnas HAM melakukan pemantau dan penyelidikan dalam perjalanan penyelidikan itu, tim advokasi komunitas muslim mau melakukan rekonsiliasi dan perdamaian,” kata dia.

 

KOMPAS.COM

Artikel Lain