Legislatif

Taufik: Pemda Jangan “Ngeyel”, 2018 Anies-Sandi Gubernurnya

M Taufik
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Jurnalpolitikcom – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyayangkan draf rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018 hanya mengakomodasi 3.000 kegiatan senilai Rp 1 triliun milik gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Taufik, seharusnya RKPD DKI Jakarta 2018 didominasi program Anies-Sandi.

“Udah deh pemda jangan ngeyel, 2018 amanah rakyat, Anies-Sandi gubernurnya. Jangan punya program gubernur yang lama dimasuk-masukkin, kan aneh namanya,” ujar Taufik, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2017).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu merasa heran karena RKPD tidak mengakomodasi semua program dan kegiatan Anies-Sandi. Padahal, menurut Taufik, RKPD 2018 seharusnya berisi semua program gubernur dan wakil gubernur terpilih sesuai aturan yang berlaku.

“Anies sama Sandi memimpin mulai 2018, karenanya seluruh program 2018 ya programnya Anies-Sandi, enggak ada program yang lain. Kan lucu kalau ada program yang lain, masa ngejalanin program orang,” ucap Taufik.

Taufik mengatakan, seharusnya juga tidak ada pemisahan antara kegiatan-kegiatan milik Anies-Sandi dan kegiatan yang bukan diusulkan Anies-Sandi.

“Menurut saya enggak betul, enggak ada pemisahan, 2018 punya Anies-Sandi kok. Emang gubernurnya ada dua?” kata Taufik.

Taufik tidak hapal 3.000 kegiatan apa saja milik Anies-Sandi yang masuk ke dalam RKPD. Saat ini, DPRD DKI Jakarta masih memelajari draf RKPD yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, program Anies-Sandi yang masuk dalam RKPD ada sekitar 3.000 kegiatan.

“Laporan ke saya angkanya tidak signifikan ya, kecil, Rp 1 triliun dari 3.000 kegiatan itu kecil,” ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Secara keseluruhan, ada sekitar 7.000 kegiatan yang masuk dalam RKPD 2018 dengan total anggaran Rp 74 triliun. Itu sudah mencakup aspirasi dari tahapan musrenbang, reses DPRD DKI, dan juga kebutuhan masing-masing SKPD.

 

KOMPAS

Artikel Lain