Hukum

Pakar Hukum TPPU: Penyidik KPK Perlu Memanggil Amien Rais

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) bersama Ketua Majelis Penasehat Partai Soetrisno Bachir (kiri) dan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais. (Foto: Tempo)

JURNALPOLITIKCOM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindak lanjuti pernyataannya soal aliran dana Rp600 juta ke Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Hal tersebut dituturkan Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih.

Menurut Yenti, KPK tidak bisa membiarkan begitu saja dan harus segera mengambil langkah hukum terhadap mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu lantaran sudah telanjur menyebut namanya dalam persidangan.

“Penyidik perlu memanggil Amien Rais dan memeriksanya,” tuturnya kepada Tempo, Rabu, 7 Juni 2017.

Nama Amien disebut jaksa KPK dalam sidang tuntutan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.

Yenti menyayangkan sikap KPK yang langsung menyebut Amien Rais menerima dana uang korupsi, padahal yang bersangkutan tidak menerima langkah-langkah hukum sebelumnya. Hal ini berpotensi menyulitkan penelusuran dan memberi peluang uang negara tidak dapat kembali.

Adapun Sutrisno Bachir, sudah mengklarifikasi aliran dana tersebut. Mantan Ketua Umum PAN 2005—2010 itu mengatakan dana yang ditransfer ke Amien Rais tidak ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi alat kesehatan. Uang itu berasal dari Yayasan SBF, yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dirinya untuk kegiatan sosial. Menurut dia, bantuan untuk Amien telah dilakukan sejak 1985.

Sedangkan menurut Amien sendiri bantuan dana dari Yayasan Sutrisno Bachir adalah hal yang wajar. Amien mengenal Sutrisno sebagai pengusaha sukses yang selalu memberi bantuan, bahkan sebelum PAN lahir pada 1998.

Amien Rais diduga menerima uang Rp 600 juta dalam kasus korupsi alat kesehatan. Uang tersebut ditransfer secara bertahap sebanyak enam kali selama Januari-November 2007. Dana tersebut merupakan bagian dari keuntungan PT Mitra Medidua, perusahaan rekanan pemerintah, dalam proyek alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

 

Artikel Lain