Pemerintahan

DPRD DKI Tolak Rencana Anggaran 2018 jika Tidak Diisi Program Anies-Sandi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik. (Foto: Aghnia Adzkia/CNN Indonesia)

JURNALPOLITIKCOM – DPRD DKI Jakarta akan mengembalikan rencana anggaran 2018 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta jika isinya tidak mencakup program dan kegiatan gubernur-wakil gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat menanggapi draf rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI Jakarta 2018 yang menjadi acuan untuk menyusun KUA-PPAS hanya mengakomodasi 3.000 kegiatan senilai Rp 1 triliun milik Anies-Sandi. Menurut Taufik, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 mestinya berisi program Anies-Sandi.

“Kalau bukan programnya Anies-Sandi ya kami balikin dong, untuk apa. Udah deh, itu udah miliknya Anies-Sandi, itu udah amanat rakyat,” ujar Taufik, kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2017).

Dengan demikian, sebelum diajukan ke DPRD DKI Jakarta dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018, Taufik meminta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi dengan memasukkan semua program dan kegiatan Anies-Sandi.

“Makanya, dari sekarang sebaiknya programnya Anies-Sandi dimasukin,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut.

“Anies sama Sandi memimpin mulai 2018, karenanya seluruh program 2018 ya programnya Anies-Sandi, enggak ada program yang lain. Kan lucu kalau ada program yang lain, masa ngejalanin program orang,” ucap Taufik.

(baca: Taufik: Pemda Jangan “Ngeyel”, 2018 Anies-Sandi Gubernurnya)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, program Anies-Sandi yang masuk dalam RKPD ada sekitar 3.000 kegiatan.

“Laporan ke saya angkanya tidak signifikan ya, kecil, Rp 1 triliun dari 3.000 kegiatan itu kecil,” kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Secara keseluruhan, ada sekitar 7.000 kegiatan yang masuk dalam RKPD 2018 dengan total anggaran Rp 74 triliun. Itu sudah mencakup aspirasi dari tahapan musrenbang, reses DPRD DKI, dan juga kebutuhan masing-masing SKPD.

 

Artikel Lain